DPR Temukan Cukup Bukti, Wapres Tetangga RI Segera Dimakzulkan

1 bulan yang lalu

Jakarta, CNBC Indonesia - Komite Kehakiman DPR Filipina menyatakan terdapat bukti nan cukup untuk memakzulkan Wakil Presiden Sara Duterte. Keputusan ini membawa proses tersebut selangkah lebih dekat ke tahap krusial nan berpotensi menggagalkan ambisinya maju dalam pemilihan presiden mendatang.

Pengaduan pemakzulan bakal dibawa ke sidang pleno saat Kongres kembali bersidang bulan depan, dengan syarat support minimal sepertiga personil DPR untuk diteruskan ke Senat. Jika terbukti bersalah, Duterte dapat dicopot dari jabatannya dan dilarang berpolitik seumur hidup.

Upaya pemakzulan ini didorong oleh golongan masyarakat sipil dan organisasi sayap kiri. Mereka menuduh Duterte menyalahgunakan biaya publik, mempunyai kekayaan nan tidak dapat dijelaskan, hingga menakut-nakuti keselamatan Presiden Ferdinand Marcos Jr. beserta keluarganya.

Dalam pemungutan bunyi di tingkat komite, seluruh 53 personil sepakat bahwa terdapat cukup bukti untuk melanjutkan proses pemakzulan. Namun, Duterte membantah seluruh tuduhan tersebut dan menyebut langkah ini bermuatan politik.

"Temuan adanya bukti nan cukup oleh komite kehakiman DPR bukanlah perihal nan tidak terduga, mengingat arah proses nan telah berlangsung," ujar pengacara Duterte dalam pernyataan resminya, seperti dikutip Reuters, Rabu (29/4/2026).

Ia juga menilai proses nan melangkah tidak sesuai dengan ketentuan konstitusi. "Kami dengan hormat menegaskan bahwa proses di hadapan komite tersebut menyimpang dari rancangan konstitusional. Alih-alih membatasi diri pada pengaduan nan telah diverifikasi, proses tersebut meluas ke hal-hal nan semestinya menjadi bagian dari persidangan penuh," lanjutnya.

Situasi ini memperuncing bentrok politik antara Duterte dan mantan sekutunya, Presiden Ferdinand Marcos Jr. Keduanya sebelumnya berpasangan dalam pemilu 2022 dan meraih kemenangan telak. Namun, hubungan keduanya memburuk dalam beberapa waktu terakhir.

Dengan Marcos nan hanya dapat menjabat satu periode sesuai konstitusi, Duterte sebelumnya digadang-gadang menjadi kandidat kuat untuk pemilihan presiden 2028. Bahkan pada Februari lalu, dia telah menyatakan niatnya maju dan sempat meminta maaf lantaran pernah mendukung Marcos.

Di sisi lain, tekanan terhadap family Duterte juga meningkat. Ayahnya, mantan Presiden Rodrigo Duterte, tengah bersiap menghadapi persidangan di Mahkamah Pidana Internasional di Den Haag mengenai ribuan kasus pembunuhan dalam kebijakan "perang melawan narkoba".

Jika berlanjut, Duterte berpotensi menjadi pejabat tinggi kedua di Filipina nan dimakzulkan setelah mantan Presiden Joseph Estrada pada 2001. Sejumlah pejabat lain juga pernah menghadapi proses serupa, meski sebagian mengundurkan diri sebelum persidangan, sementara mantan Ketua Mahkamah Agung Renato Corona menjadi satu-satunya nan divonis bersalah.

Sebelumnya, upaya pemakzulan serupa terhadap Duterte sempat ditolak Mahkamah Agung pada Juli tahun lampau lantaran dianggap abnormal prosedur. Sementara itu, Presiden Marcos juga sempat lolos dari upaya pemakzulan terpisah pada Februari lampau setelah ditolak oleh kebanyakan sekutunya di Kongres.

(tfa/luc)

Add