DPR Soroti Kelangkaan BBM di Bali, Pertamina Diminta Evaluasi Sistem Distribusi

Mufti Anam(Doc MI)

ANGGOTA DPR RI Komisi VI dari Fraksi PDI Perjuangan, Mufti Anam mendesak PT Pertamina (Persero) segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) nan memicu antrean panjang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Bali selama sepekan terakhir.

Hingga Rabu (14/10), antrean kendaraan untuk mendapatkan Pertalite dan Pertamax tetap terlihat di sejumlah wilayah, mulai dari Denpasar, Badung, hingga Gianyar. Di beberapa SPBU, antrean apalagi mengular sepanjang 700 meter hingga lebih dari satu kilometer, termasuk di area wisata Kuta dan Seminyak.

Kondisi ini tidak hanya mengganggu mobilitas masyarakat dan wisatawan, tetapi juga berpotensi menekan aktivitas ekonomi lokal, khususnya pelaku UMKM, pengemudi transportasi, serta sektor pariwisata nan sangat berjuntai pada kelancaran pasokan BBM. Persoalan ini juga perlu menjadi perhatian lantaran gangguan serupa dilaporkan terjadi di sejumlah wilayah dalam beberapa bulan terakhir.

Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan itu menilai, kelangkaan BBM di Bali kudu menjadi bahan pertimbangan terhadap keahlian pengedaran dan kesiapan operasional Pertamina dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Sebagai BUMN nan menjalankan kegunaan strategis, Pertamina tidak cukup hanya memastikan kesiapan stok, tetapi juga kudu menjamin BBM dapat disalurkan secara tepat waktu dan merata hingga ke SPBU.

“Kinerja Pertamina tidak cukup diukur dari kesiapan stok, tetapi juga dari keahlian memastikan BBM sampai kepada masyarakat tanpa antrean berkepanjangan. Pelayanan publik kudu tetap menjadi prioritas,” tegas Mufti.

Ia mendesak Pertamina untuk segera menelusuri penyebab gangguan pasokan, termasuk kesiapan armada distribusi, kondisi prasarana pendukung, serta efektivitas koordinasi dengan pemerintah wilayah dan pengelola SPBU. Evaluasi tersebut krusial agar persoalan tidak hanya ditangani secara sementara, tetapi juga diselesaikan melalui perbaikan sistem pengedaran nan lebih andal.

Pertamina juga perlu memperkuat perencanaan operasional dengan memperhitungkan lonjakan permintaan, terutama di wilayah dengan mobilitas masyarakat tinggi dan aktivitas pariwisata nan padat. Antisipasi terhadap peningkatan konsumsi kudu menjadi bagian dari sistem pengedaran agar gangguan pasokan tidak berulang dan membebani masyarakat.

Di sisi lain, Mufti turut meminta Pertamina menyampaikan info secara terbuka mengenai penyebab kelangkaan, kondisi pasokan, serta langkah pemulihan nan sedang dilakukan. Transparansi diperlukan agar masyarakat memperoleh kepastian dan dapat menyesuaikan aktivitasnya tanpa dibayangi ketidakjelasan mengenai kesiapan BBM.

Ia menegaskan bahwa pemulihan pasokan kudu dilakukan secara cepat, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Jangan sampai hambatan koordinasi dan perencanaan operasional justru menambah beban masyarakat serta menghalang aktivitas ekonomi daerah. (Z-4)