DPR Soroti KDMP di Papua, Minta Disesuaikan dengan Kondisi Warga

Jakarta -

Anggota Komisi XIII DPR RI Marinus Gea meminta pemerintah mengevaluasi penyelenggaraan Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Papua agar betul-betul sesuai dengan kondisi riil masyarakat. Menurutnya, kebijakan nasional tidak dapat diterapkan dengan pendekatan nan sama di seluruh wilayah Indonesia, terutama di wilayah dengan karakter geografis dan sosial ekonomi nan berbeda.

Pernyataan tersebut disampaikan Marinus Gea usai mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi XIII DPR RI di Mimika, Papua Tengah. Dalam pertemuan tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua memaparkan beragam hambatan penerapan KDMP di wilayah Papua.

Marinus menilai sejumlah jasa nan dirancang dalam program tersebut belum sepenuhnya relevan dengan kebutuhan masyarakat Papua. Salah satu contohnya adalah pengedaran LPG 3 kilogram nan susah diterapkan di sejumlah kampung pedalaman lantaran keterbatasan akses dan minimnya kebutuhan masyarakat terhadap jasa tersebut.

"Papua mempunyai tantangan geografis nan berbeda. Selain itu, tingkat ekonomi dan daya beli masyarakat juga tetap terbatas. Karena itu, kehadiran Koperasi Desa Merah Putih kudu betul-betul memberi manfaat, bukan sekadar datang sebagai program nasional," ujar Marinus Gea, Rabu (29/6/2026).

Legislator Fraksi PDI Perjuangan itu menegaskan pembangunan koperasi tidak boleh hanya berorientasi pada penyediaan akomodasi bentuk tanpa memperhatikan keahlian masyarakat memanfaatkan jasa nan tersedia. Menurutnya, andaikan koperasi telah dibangun tetapi masyarakat tidak mempunyai daya beli alias akses untuk memanfaatkan jasa tersebut, maka tujuan program tidak bakal tercapai secara optimal.

Marinus mendorong pemerintah melakukan pertimbangan menyeluruh terhadap efektivitas KDMP di Papua sebelum memperluas implementasinya. Evaluasi tersebut dinilai krusial agar anggaran negara digunakan secara lebih efisien dan memberikan akibat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ia juga menilai pendekatan serupa perlu diterapkan di daerah-daerah terpencil lainnya nan mempunyai karakter geografis dan ekonomi nan mirip dengan Papua.

"Program pemerintah kudu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Jangan sampai pembangunan menjadi mubazir lantaran tidak sesuai dengan kondisi lapangan. Anggaran negara kudu betul-betul memberikan faedah bagi masyarakat," tegas Marinus.

Marinus berambisi hasil pertimbangan nantinya dapat menjadi dasar penyempurnaan kebijakan sehingga Program Koperasi Desa Merah Putih bisa mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan, khususnya di wilayah-wilayah nan tetap menghadapi keterbatasan akses dan infrastruktur.

(akn/ega)