DPR Serap Aspirasi FAGRI dan Dorong Kepastian Status Guru Non-ASN

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad berbareng Saan Mustopa dan Sari Yuliati menerima audiensi Forum Advokasi Guru Non-ASN Sekolah Negeri (FAGRI). Pertemuan ini membahas nasib ratusan ribu guru non-ASN di beragam wilayah nan hingga sekarang belum mendapat kepastian status kepegawaian setelah 2026.

Dalam pertemuan nan digelar di ruang ketua gedung Nusantara III, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/8/2026), FAGRI menyampaikan aspirasi mengenai kepastian status ratusan ribu pembimbing non-ASN di sekolah negeri mulai 2027.

Salah satu aspirasi utama nan disampaikan adalah angan agar pemerintah memberikan kejelasan mengenai skema penyelesaian status kepegawaian, termasuk kesempatan pengangkatan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Wakil Ketua FAGRI Aminuddin mengatakan kepastian tersebut dibutuhkan lantaran berasas Surat Edaran Kemendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026, pengaturan nan ada saat ini bertindak hingga 31 Desember 2026.

"Kami tetap menanti kepastian nasib pembimbing non-ASN setelah pemisah waktu tersebut. Sejauh ini, pemberitaan mengenai PPPK paruh waktu maupun PPPK penuh waktu belum menyebut secara spesifik gimana nasib pembimbing non-ASN. Karena itu, kami datang ke DPR untuk meminta kejelasan status dan masa depan pembimbing non-ASN pada 2027," ujar Aminuddin.

Ketua FAGRI Ahmad Farwiz Nasution mengapresiasi kesediaan ketua DPR menerima dan menyerap langsung aspirasi para pembimbing non-ASN.

Menurut Ahmad, ketua DPR memberikan sejumlah masukan dan menyatakan bakal mendorong penyelesaian persoalan tersebut berbareng kementerian dan pihak mengenai sesuai ketentuan nan berlaku.

"Pimpinan DPR menyatakan siap membantu mendorong penyelesaian persoalan non-ASN ini sesuai Surat Edaran Kemendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026," ujar Ahmad.

Ahmad menambahkan, berasas info dengan cut-off tahun 2024, terdapat 172.323 pembimbing non-ASN nan tetap memerlukan kepastian mengenai kelanjutan status mereka.

Dasco menegaskan DPR bakal meneruskan aspirasi tersebut dan mendorong pemerintah serta kementerian mengenai untuk memberikan kepastian penyelesaian bagi para pembimbing non-ASN. DPR juga bakal memantau tindak lanjut pembahasan agar persoalan nan menyangkut masa depan ratusan ribu pembimbing tersebut memperoleh kejelasan.

Melalui audiensi ini, DPR menegaskan komitmennya untuk terus membuka ruang bagi aspirasi masyarakat, mendorong pihak mengenai menindaklanjuti persoalan nan disampaikan, serta memastikan proses penyelesaiannya terus dipantau.

(rfs/gbr)