DPR Perkuat Sinergi dengan Kepala Desa Guna Dorong Pembangunan dari Desa

Jakarta -

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad berbareng Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa dan Sari Yuliati membuka Rapat Kerja Nasional Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia (AKSI). Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto dan Wakil Menteri Desa dan PDT Ahmad Riza Patria juga hadir.

Rakernas di Ruang Pustakaloka, Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (9/9/2026) diikuti kepala desa dari 28 provinsi dan 160 kabupaten/kota. Pada sesi pembukaan, pengurus AKSI memaparkan visi dan misi organisasi, sebelum forum dilanjutkan untuk merumuskan sikap berbareng atas persoalan nan dihadapi desa.

Dasco menyampaikan, rangkaian rakernas bakal bermuara pada rekomendasi bagi pemerintah. "Setelah rakernas, mereka bakal memberikan rekomendasi kepada pemerintah melalui Menteri Desa," kata Dasco.

Yandri Susanto menyatakan kementeriannya menanti rekomendasi tersebut sebagai bahan penyelarasan program pembangunan desa. Ia mengapresiasi ketua DPR RI nan memberi ruang bagi forum nasional kepala desa di Kompleks Parlemen.

"Program Pak Prabowo banyak sekali di desa, ada Kopdes, ada BUMDes, ada desa tematik," ucapnya. Ia menyebut tiga sasaran nan dituju, ialah membangun Indonesia dari desa, pengentasan kemiskinan, dan pemerataan ekonomi. Hasil rakernas juga bakal dilaporkan kepada ketua DPR RI.

Ketua Umum AKSI Irawadi menilai pertemuan itu memperpendek jarak antara pemerintahan desa, pemerintah pusat, dan parlemen.

"Saya kepala desa, pemerintahan terbawah, tapi bisa berkomunikasi dengan ketua DPR, juga menteri. Ini perihal nan sangat kami banggakan," tuturnya. Irawadi menambahkan, AKSI siap mendukung program pemerintah.

Rekomendasi hasil rakernas bakal disampaikan kepada pemerintah melalui Kementerian Desa dan PDT serta dilaporkan kepada ketua DPR RI, sehingga aspirasi dari wilayah mempunyai saluran resmi menuju pembahasan kebijakan di pusat.

Melalui pembukaan rakernas ini, DPR RI menempatkan desa sebagai bagian dari agenda kerjanya dan menjaga saluran komunikasi dengan pemerintahan desa tetap terbuka, agar kebijakan nan disusun di pusat berpijak pada kebutuhan warga.

(amw/maa)