DPR Minta Pendataan Rumah Korban Bencana NTT Dipercepat

BPBD melakukan pemindahan korban gempa NTT.(Dok. Antara)

PENANGANAN musibah di Nusa Tenggara Timur (NTT) mulai memasuki fase setelah masa tanggap darurat. Selain memastikan kebutuhan pengungsi terpenuhi, pemerintah diminta mempercepat pendataan rumah penduduk nan mengalami kerusakan agar support pemulihan akibat gempa NTT dapat segera disalurkan.

Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina mengatakan, info terpadu menjadi salah satu kebutuhan utama dalam tahap penanganan pascabencana. Pendataan kudu mencakup seluruh penduduk terdampak, termasuk mereka nan tetap tinggal di tenda darurat maupun memilih mengungsi secara mandiri.

"Salah satu nan paling krusial adalah mengenai data-data rumah-rumah nan memang kudu secepatnya mendapatkan support dari Kementerian PU dan mendapatkan santunan dari Kementerian Sosial," kata Selly, Selasa (25/8).

Menurut Selly, keakuratan info bakal menentukan ketepatan sasaran bantuan, baik untuk perbaikan rumah maupun pemberian santunan kepada korban terdampak.

Dalam kunjungan lapangan, Selly juga menyampaikan keprihatinan Komisi VIII terhadap akibat musibah nan dirasakan masyarakat di tujuh kabupaten dan kota di NTT. Di sisi lain, dia mengapresiasi langkah kementerian dan lembaga nan berada di bawah koordinasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) selama masa tanggap darurat.

"Yang pertama, kita menyampaikan keprihatinan kepada para korban di tujuh kabupaten dan kota nan ada di NTT. nan kedua, kita mengapresiasi kepada kementerian/lembaga di bawah koordinasi BNPB nan sudah melakukan kerja-kerja tanggap darurat selama delapan hari ini," ujarnya.

Selly menilai penanganan darurat setelah gempa bumi di NTT sejauh ini relatif lebih baik dibandingkan dengan penanganan sejumlah musibah sebelumnya di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Meski demikian, kondisi penduduk nan tetap berada di letak pengungsian maupun tempat pengungsian berdikari tetap memerlukan perhatian pemerintah.

"Tentu nan kudu diantisipasi adalah gimana para korban nan hari ini tetap berada di tenda-tenda darurat, kemudian nan tetap tersebar secara mandiri, itu kudu bisa mendapatkan pelayanan secara maksimal oleh pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi," tegasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang turut menyoroti kondisi tempat tinggal sementara bagi masyarakat nan tetap mengungsi. Ia mengatakan, kebutuhan penduduk terhadap tenda nan dapat ditempati secara unik oleh masing-masing family perlu dipertimbangkan.

"Nanti ada kemauan dari masyarakat, selain berada di tenda pengungsian nan seperti ini, mereka mau punya tenda nan diambil, maksudnya untuk masing-masing keluarga, tapi butuh support perubahan tenda," ujar Marwan.

Menurut Marwan, penyediaan tenda family dapat memberikan ruang nan lebih layak dan nyaman bagi masyarakat selama masa pengungsian. Aspirasi tersebut, kata dia, perlu menjadi bagian dari pertimbangan penanganan kondisi darurat di wilayah terdampak.

Dengan demikian, selain mempercepat pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi, pemerintah perlu memastikan pendataan kerusakan rumah dan kebutuhan setiap family dilakukan secara menyeluruh. Langkah tersebut krusial agar proses pemberian support pada tahap pemulihan dapat melangkah tepat sasaran. (H-3)