PLTS 1 GW Bali Berbaterai, Tekan Konsumsi Solar Sampai 0,6 Juta Kiloliter

Pemerintah bakal mendorong pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 1 gigawatt (GW) di Bali nan dilengkapi dengan baterai penyimpanan energi. Proyek tersebut menjadi bagian dari percepatan program PLTS 100 GW nan tengah disiapkan pemerintah.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam laporannya menyampaikan, unik untuk Bali, kapabilitas PLTS nan bakal dibangun mencapai 1.000 megawatt alias 1 GW, dengan tambahan sistem penyimpanan baterai.

Pembangunan PLTS tersebut dinilai krusial lantaran sistem kelistrikan Bali saat ini tetap menggunakan pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD). Dengan masuknya pembangkit daya surya, pemerintah menargetkan konsumsi bahan bakar minyak (BBM), khususnya solar, dapat ditekan secara signifikan.

“Dan untuk di Bali adalah 1000 megawatt tambah plus baterai,” kata Bahlil dalam groundbreaking, Selasa (25/8).

Pemerintah memperkirakan pemanfaatan PLTS 1 GW di Bali dapat melakukan efisiensi penggunaan solar hingga 0,6 juta kiloliter. Pengurangan konsumsi solar tersebut sekaligus diharapkan mengurangi kebutuhan impor BBM dan memperbesar pemanfaatan sumber daya nasional.

“Khusus dengan memakai 1000 MW itu bisa melakukan efisiensi 0,6 juta kiloliter solar nan dilakukan oleh PLN. Selama ini rupanya Bali ini tetap pakai PLTD (Pembangkit Listrik Tenaga Diesel,” ungkapnya.

Penggunaan baterai menjadi bagian krusial dalam proyek tersebut. Baterai diperlukan untuk menyimpan daya listrik nan dihasilkan PLTS, sehingga pemanfaatan listrik tenaga surya tidak hanya berjuntai pada waktu mentari bersinar.

Besaran investasi untuk baterai nantinya bakal mengikuti kapabilitas dan lama penyimpanan nan dibutuhkan. Pemerintah menyebut biaya baterai bakal berbeda tergantung pada lama pemakaian, mulai dari kebutuhan penyimpanan beberapa jam hingga lama nan lebih panjang.

“Namun itu belum termasuk baterai. Nah baterainya itu ditambah lagi. Baterainya tergantung mau berapa jam, mau 24 jam itu harganya bakal mengikuti tentang lama daripada pemakaian baterai itu,” tutur dia.

Program PLTS Bali ini menjadi bagian dari agenda pemerintah untuk mempercepat penerapan program PLTS 100 GW secara nasional. Program tersebut disebut sebagai salah satu langkah untuk mewujudkan swasembada dan kedaulatan daya nasional dengan memanfaatkan sumber daya daya nan tersedia di dalam negeri.

Pemerintah menilai daya surya mempunyai potensi besar lantaran Indonesia memperoleh paparan sinar mentari sepanjang tahun. Pengembangan PLTS juga diarahkan agar memberikan faedah ekonomi melalui pembuatan lapangan kerja dan peningkatan nilai tambah di dalam negeri.

Dalam laporan tersebut, pemerintah menyebut total investasi untuk program PLTS 100 GW mencapai sekitar USD 73 miliar. Program itu juga diproyeksikan menghasilkan efisiensi subsidi daya hingga Rp 73,9 triliun per tahun serta menciptakan sekitar 5,52 juta lapangan kerja.

Untuk tahap awal nan dilaksanakan, pemerintah menyebut terdapat proyek PLTS dengan total kapabilitas 5,3 GW, sementara Bali mendapatkan porsi 1 GW ditambah baterai.

Pengembangan daya surya juga dikaitkan dengan upaya menekan emisi karbon. Jika keseluruhan program 100 GW dapat diimplementasikan, pemerintah memperkirakan penurunan emisi mencapai sekitar 140 juta ton CO2 per tahun, dengan nilai ekonomi karbon sekitar Rp6,31 triliun.

Selain Bali, pemerintah juga menyiapkan pemanfaatan PLTS untuk wilayah nan selama ini belum memperoleh akses listrik. Program tersebut bakal dikaitkan dengan sasaran pembangunan PLTS 1 MW per desa, sekaligus memperluas elektrifikasi di daerah-daerah nan belum teraliri listrik.

Pemerintah mencontohkan penerapan PLTS di salah satu kabupaten di Sumatera nan sebelumnya belum mendapatkan pasokan listrik. Setelah pembangunan PLTS dilakukan, masyarakat setempat mulai memperoleh akses listrik dan aktivitas ekonomi seperti perikanan dapat berjalan.

Pengembangan PLTS juga diarahkan untuk mengurangi ketergantungan pembangkit diesel di beragam daerah. Pemerintah mencatat tetap terdapat sekitar 12,6 GW kapabilitas pembangkit listrik di Indonesia nan menggunakan solar.

Konversi pembangkit diesel menuju daya terbarukan diharapkan dapat menekan kebutuhan solar sekaligus mengurangi beban subsidi dan impor BBM. Pemerintah menyebut konsumsi minyak dari pembangkit diesel tersebut setara dengan sekitar 230.000 hingga 250.000 barel per hari.

Untuk penyelenggaraan proyek, pemerintah bakal terlebih dulu mendorong skema Independent Power Producer (IPP). Proyek bakal diberikan kepada IPP andaikan nilai nan ditawarkan kompetitif. Namun, jika tidak terdapat penawaran nan kompetitif, pemerintah membuka opsi mengambil alih pengerjaan proyek melalui pemerintah dengan skema pembiayaan nan disesuaikan dengan pengarahan Presiden.

Pemerintah menegaskan pembangunan PLTS nasional, termasuk proyek 1 GW di Bali, merupakan hasil kerja lintas kementerian dan lembaga. Pelaksanaannya melibatkan beragam pihak, termasuk PLN, kementerian terkait, TNI, dan Polri.