DPR Dukung BPKP Perkuat Pengawasan Program Prioritas Nasional

, JAKARTA, – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mendapat support penuh dari Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk terus memperkuat peran pengawasan intern pemerintah dalam mengawal program prioritas nasional. Dukungan ini mengemuka dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI bersama BPKP yang membahas Laporan Keuangan Tahun 2025.

Dalam rapat tersebut, BPKP memaparkan capaian keahlian pengelolaan keuangan, hasil pengawasan, serta kontribusinya dalam mendorong tata kelola pemerintahan nan akuntabel dan efektif. Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh mengungkapkan bahwa lembaganya kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk nan ke-18 kalinya secara berturut-turut.

Selain itu, Laporan Keuangan Pinjaman ADB Nomor 3872-INO Proyek State Accountable Revitalization Additional Financing (STAR AF) Tahun 2025 juga sukses meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian. Pencapaian ini menegaskan konsistensi BPKP dalam menjaga akuntabilitas keuangan.

Kontribusi Finansial dan Kinerja Pengawasan

Meninjau dari sisi keahlian pengawasan, anggaran BPKP Tahun 2025 sebesar Rp2,4 triliun bisa memberikan kontribusi finansial bagi negara dan wilayah sebesar Rp53,36 triliun. Sepanjang tahun 2025, BPKP melaksanakan 11.407 aktivitas assurance dan 1.415 aktivitas consulting, dengan realisasi anggaran mencapai 95,35 persen dari total pagu nan dialokasikan.

Ateh juga menyampaikan bahwa sepanjang tahun 2025 BPKP menerima beragam apresiasi atas kinerjanya. Penghargaan tersebut meliputi bagian pengelolaan finansial dan Barang Milik Negara (BMN), pengelolaan human capital, keterbukaan info publik, serta lima penghargaan lainnya nan mencerminkan peningkatan kualitas tata kelola organisasi.

Dukungan Anggota Dewan

Dalam sesi tanggapan, sejumlah personil Komisi XI DPR RI memberikan support terhadap penguatan peran BPKP. Anggota Komisi XI DPR RI Didik Haryadi menyatakan support terhadap penguatan kelembagaan BPKP. Menurut dia, sebagai abdi negara pengawasan intern pemerintah nan bertanggung jawab kepada Presiden, BPKP mempunyai posisi strategis dalam mengawal penyelenggaraan program prioritas nasional sehingga pengawasan dapat dilakukan secara lebih sigap dan efektif.

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menekankan bahwa keberhasilan BPKP mempertahankan opini WTP selama 18 tahun berturut-turut perlu diiringi dengan penguatan pembinaan kepada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Pendampingan tersebut diharapkan bisa meningkatkan maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sehingga akibat kebocoran anggaran dapat diminimalkan melalui sistem pengendalian nan semakin kuat.

Sementara itu, Anggota Komisi XI dari Sulawesi Tengah Muhidin Mohamad Said dari Fraksi Partai Golkar menyampaikan bahwa pendampingan dan sosialisasi nan dilakukan BPKP kepada pemerintah wilayah telah memberikan akibat positif terhadap peningkatan kualitas tata kelola finansial daerah. Berbagai wilayah di wilayah pemilihannya disebut sukses memperoleh opini WTP berkah pembinaan dan pendampingan nan diberikan BPKP.

Kepala BPKP menyampaikan apresiasi atas support dan masukan nan diberikan Komisi XI DPR RI. “Saya terima masukan dan kritik dari Bapak Ibu Anggota Komisi XI DPR RI. BPKP bakal terus memperkuat peran pendampingan kepada kementerian, lembaga, serta BUMN dan BUMD dengan mengedepankan pendekatan pencegahan,” ungkap Ateh.

Konten ini diolah dengan support AI.

sumber : antara