DPR Dorong Penanganan Terpadu Karhutla dan Kebencanaan Lintas Kementerian

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memimpin Rapat Paripurna DPR RI Ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (8/9/2026), didampingi Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati dan Saan Mustopa. Seusai rapat, ketua DPR menyampaikan sikap kelembagaan agar penanganan kebakaran rimba dan lahan (karhutla) serta kebencanaan nasional dijalankan secara terpadu lintas kementerian dan lembaga.

Posisi Indonesia di area Ring of Fire menempatkan Tanah Air berhadapan dengan akibat gempa bumi, erupsi gunung api, hingga musibah hidrometeorologi. Karhutla di sejumlah wilayah menambah beban penanganan, mulai dari kualitas udara sampai jasa dasar bagi penduduk terdampak.

Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan penanganan musibah susah bertumpu pada satu instansi. Ia mendorong pemerintah menghadirkan kembali leading sector nan mengoordinasikan seluruh kementerian dan lembaga, sebagaimana pola nan selama ini dijalankan melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

"Tidak bisa dilakukan oleh satu lembaga alias K/L saja, namun kudu dilakukan secara bersama-sama," kata Puan. Perhatian DPR tidak berakhir pada masa tanggap darurat. Puan menyoroti akibat lanjutan nan dirasakan warga, mulai dari gangguan pernapasan, terganggunya aktivitas belajar anak-anak, hingga kesejahteraan family terdampak.

"Kami di ketua DPR nan sudah mempunyai tim musibah bakal meminta pemerintah untuk bisa melakukan perihal seperti itu lagi agar hal-hal nan sekarang terjadi itu bisa sigap teratasi," ucapnya.

DPR juga bakal meminta pihak mengenai menelusuri info mengenai lahan jejak karhutla di Kalimantan Barat nan disebut beranjak kegunaan menjadi kebun sawit. Sementara wacana penggabungan Badan Geologi dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) diminta dikaji lebih dulu lantaran keduanya memikul penugasan nan berbeda.

Melalui sikap tersebut, DPR RI menegaskan komitmennya menjalankan kegunaan pengawasan dan anggaran di bagian kebencanaan, serta terus berkoordinasi dengan pemerintah agar penanganan karhutla dan pemulihan penduduk terdampak melangkah lebih baik.