DPR Desak Kemenhut Gerak Cepat Tangani Kebakaran Hutan

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Partai NasDem, Rajiv, mendesak Kementerian Kehutanan (Kemenhut) segera memimpin koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Desakan ini muncul setelah jumlah titik panas nasional mencapai 799 titik pada 15 Oktober 2026, meningkat lebih dari dua kali lipat dibandingkan sehari sebelumnya.

Rajiv menilai, penanganan karhutla di Kalimantan dan sejumlah wilayah lain memerlukan komando nan jelas. Kemenhut diminta menyatukan langkah berbareng Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), pemerintah daerah, dan abdi negara mengenai agar penanganan di lapangan melangkah efektif.

“Kementerian Kehutanan kudu tampil sebagai penggerak utama penyelesaian masalah ini. Segera kumpulkan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan abdi negara terkait. Tetapkan siapa mengerjakan apa, di wilayah mana, dengan support apa, dan kapan hasilnya kudu terlihat. Warga tidak bisa terus menunggu sementara kebakaran dan paparan asap tetap berlangsung,” kata Rajiv, Jumat (16/10/2026).

Berdasarkan pemantauan SiPongi Kemenhut hingga 15 Oktober pukul 21.00 WIB, jumlah titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi mencapai 799 titik, naik dari 372 titik pada hari sebelumnya.

Kalimantan Tengah mencatat jumlah tertinggi dengan 389 titik, disusul Sumatera Selatan sebanyak 122 titik, Kalimantan Barat 42 titik, serta Jambi dan Kalimantan Selatan masing-masing 31 titik. Sementara itu, tidak ditemukan titik panas di Riau dalam pemantauan tersebut.

Di Kalimantan Tengah, pemadaman tetap berjalan di sekitar Taman Nasional Tanjung Puting. Sementara itu, catatan BPBD Kalimantan Timur menunjukkan adanya kebakaran lahan di Penajam Paser Utara, Paser, dan Samarinda pada 14 Oktober.

Kebakaran juga dilaporkan terjadi di sejumlah wilayah lain, antara lain Banggai Kepulauan dan Parigi Moutong di Sulawesi Tengah, Majene di Sulawesi Barat, Sinjai di Sulawesi Selatan, serta Banyumas di Jawa Tengah.

Menurut Rajiv, luasnya persebaran kebakaran menuntut penanganan terpadu dengan penentuan prioritas berasas tingkat kebakaran, ancaman terhadap permukiman, kondisi udara, dan keahlian masing-masing daerah.

Dia mengakui operasi campuran dan peninjauan lapangan telah dilakukan. Namun, pemerintah perlu mengevaluasi kecukupan personel, peralatan, akses air, support anggaran, hingga efektivitas pemadaman.