Dosen UGM Soroti Distribusi Kursi dalam Revisi UU Pemilu

Sejumlah siswi memasukkan surat bunyi ke dalam kotak bunyi pada aktivitas sosialisasi pemilu dan pemilihan ketua Organisasi Siswa Intra Madrasah (OSIM) di Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTsS) Harapan Bangsa Desa Kuta Padang, Johan Pahlawan, Aceh Barat, Aceh,( ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas/bar)

DOSEN Departemen Politik Pemerintahan UGM, Alfath Bagus Panuntun El Nur Indonesia menilai salah satu poin nan perlu disorot dalam revisi Undang-Undang No.7/2017 tentang Pemilu adalah pengedaran pada bangku DPR nan didasarkan pada jumlah penduduk. Karena itu, kata dia, wilayah dengan populasi besar memperoleh bangku lebih banyak daripada aerah nan penduduknya sedikit. 

Menurut dia, perihal tersebut bakal menimbulkan masalah lantaran alokasi bangku tidak dilakukan secara optimal mengikuti perubahan demografi. Akibatnya, nilai satu bunyi di suatu wilayah bisa berbeda dengan wilayah lain.

"Lalu apakah satu wilayah satu bangku lebih adil? Belum tentu," kata dia.

Jika semua wilayah mendapat jumlah bangku nan sama tanpa memperhatikan jumlah penduduk, dia menilai masalah ini memunculkan ketidakadilan. Oleh lantaran itu, Alfath mengatakan perlu ada penyesuaian dalam jumlah bangku nan diperebutkan dalam satu wilayah pemilihan. 

Jika jumlah kursinya terlalu sedikit, kata dia, hubungan wakil rakyat dengan pemilih memang bisa lebih dekat. Namun, konsekuensinya bunyi partai mini dan golongan minoritas, termasuk perempuan, lebih susah terwakili.

Sebaliknya, jika jumlah kursinya terlalu banyak, representasi menjadi lebih proporsional, tetapi persaingan antar caleg semakin ketat, biaya politik meningkat, dan hubungan antara wakil rakyat dengan konstituennya menjadi lebih longgar. Dengan demikian, Alfath kembali menegaskan bahwa persoalannya bukan sekadar persoalan pemerataan alokasi kursi.

"Yang lebih krusial dari perihal ini adalah menemukan besaran dapil nan seimbang, ialah cukup proporsional untuk menjamin keterwakilan, tetapi tetap menjaga kedekatan dan akuntabilitas wakil rakyat kepada pemilihnya,” tegasnya.  (H-4)