Dorongan Pengesahan RUU Keamanan dan Ketahanan Siber Kian Menguat

1 bulan yang lalu

Jakarta, CNBC Indonesia - Desakan terhadap percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS) terus menguat di tengah meningkatnya ancaman siber. Pasalnya ancaman ini dinilai telah memasuki level serius dan berakibat langsung terhadap keamanan nasional, pelayanan publik, hingga keselamatan masyarakat.

Sejumlah akademisi, pengamat keamanan siber, dan pemangku kepentingan menilai Indonesia memerlukan payung norma nan kuat dan komprehensif untuk menghadapi beragam corak ancaman digital nan semakin kompleks di era transformasi teknologi dan kepintaran buatan (AI).

Dalam beragam diskursus publik, RUU KKS dipandang bukan sekadar izin teknis mengenai teknologi informasi, tetapi juga menjadi instrumen strategis negara dalam menjaga kedaulatan digital nasional. Ancaman siber saat ini tidak lagi terbatas pada pencurian info alias peretasan sistem keuangan, melainkan telah berkembang menyasar prasarana vital seperti rumah sakit, transportasi, energi, hingga sistem pelayanan pemerintahan.

Pengamat keamanan siber dan kriptografi, Dr. Sulistyo, menyebut bahwa perkembangan AI dan hiper-konektivitas digital telah mengubah lanskap ancaman global.

"Keamanan siber sekarang berangkaian langsung dengan perlindungan keselamatan manusia dan hak-hak dasar penduduk negara di ruang digital," kata dia dikutip Jumat (8/5/2026).

Dia menilai pengesahan RUU KKS menjadi krusial agar Indonesia mempunyai standar ketahanan siber nasional nan jelas, termasuk dalam melindungi prasarana info vital dari akibat serangan nan dapat berakibat pada keselamatan publik.

Senada dengan itu, sejumlah akademisi juga berambisi pembahasan RUU KKS dapat segera dituntaskan oleh pemerintah dan DPR RI. Kehadiran izin tersebut dinilai menjadi kebutuhan mendesak mengingat ancaman terhadap sektor publik dan sistem digital nasional terus meningkat seiring masifnya digitalisasi layanan.

Sebelumnya, Ketua MPR RI ke-15 Bambang Soesatyo juga pernah menekankan pentingnya percepatan pengesahan RUU KKS sebagai fondasi norma dalam memperkuat pertahanan siber nasional. Dia menyoroti tingginya ancaman serangan digital terhadap prasarana strategis nasional dan perlunya koordinasi lintas lembaga nan lebih kuat melalui izin nan komprehensif.

Data Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menunjukkan ratusan juta anomali trafik siber terdeteksi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, dengan sebagian besar serangan menyasar sektor pemerintahan, energi, transportasi, dan keuangan. Kondisi tersebut dinilai menjadi sirine bagi Indonesia untuk segera memperkuat sistem keamanan siber nasional.

Selain aspek perlindungan sistem dan data, RUU KKS juga dinilai krusial dalam menjaga kepercayaan publik di ruang digital. Regulasi ini diharapkan bisa menciptakan tata kelola keamanan siber nan seimbang, ialah memperkuat keahlian negara menghadapi ancaman eksternal tanpa mengabaikan perlindungan kewenangan privasi masyarakat. RUU KKS telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas dan menjadi salah satu rancangan izin strategis nan dinilai krusial untuk segera diselesaikan.

(rah/rah)

Add