Dolar Sentuh Rp18.000 dan Urgensi Juru Bicara yang Membosankan

Eben E Siadari, mahasiswa magister komunikasi politik di Universitas Paramadina Jakarta(Istimewa)

MELEMAHNYA nilai tukar rupiah nan membentuk level psikologis baru setelah melampaui Rp18.000 per dolar AS menguji bukan saja ketahanan esensial fiskal dan moneter, tetapi juga memicu pertanyaan: siapakah nan patut dipercaya tatkala berbincang tentang kebijakan ekonomi? Banyak kajian menilai pemerintah sekarang sedang menghadapi krisis komunikasi makroekonomi.

Berita tentang beredarnya arsip spekulatif anonim berupa white paper, nan memuat rumor pengunduran diri Menteri Keuangan, serta silang pendapat antarlembaga di media massa tentang berapa sesungguhnya nilai tukar nan realistis, mempertegas satu hal; pasar finansial  tidak hanya digerakkan oleh dinamika arus modal keluar (capital flight), tetapi juga oleh kebisingan info (information noise). Ironisnya kebisingan itu turut disumbang oleh komunikasi internal pemerintah sendiri.

Dalam lanskap ekonomi makro, persepsi sering dianggap sebagai realitas. Ketika dihadapkan pada ketidakpastian dunia dan tekanan musiman seperti pembayaran dividen korporasi ke luar negeri, pasar memerlukan kepastian nan dapat diprediksi (McGuire et al., 2020). Sayangnya, respons komunikasi nan ditampilkan oleh lingkaran dalam pemerintah belakangan ini menunjukkan indikasi euforia komunikatif nan condong mengabaikan pakem birokrasi nan telah teruji waktu.

Jebakan Narasi Out of the Box

Munculnya lembaga komunikasi baru di lingkaran kepresidenan awalnya membawa angin segar berupa style komunikasi kasual, taktis, dan responsif. Namun, ketika para komunikator muda menerapkannya pada rumor sensitif sekelas stabilitas mata uang, style ini justru menjadi bumerang. Sebagai contoh, ketika komunikasi resmi mencoba menenangkan pasar dengan berdasar bahwa APBN tetap mempunyai alas simulasi ketahanan (stress test) apalagi jika rupiah merosot hingga level ekstrem Rp22.000, nan terjadi justru sebuah blunder psikologis nan cukup serius. Dalam teori ekonomi makro, tindakan mengonfirmasi nomor nominal ekstrem ke publik memicu apa nan disebut sebagai Targeting Effect. Bukannya menenangkan, pernyataan semacam itu justru melegitimasi nomor spekulatif sebagai sasaran baru bagi para spekulan valas (short-sellers) untuk menguji pemisah psikologis ketahanan fiskal negara.

Fenomena ini sejalan dengan tesis Mordecai Lee dalam karyanya Government Public Relations: What is It Good For? (Lee, 2007). Pada bab mengenai patokan mendasar (The Do’s and Don'ts of Government PR), Lee menegaskan kegunaan utama humas pemerintah adalah menyajikan info publik objektif, berbasis akuntabilitas, dan alim pada batas institusional, bukan mengejar ketenaran alias menggunakan style komunikasi tidak konvensional untuk isu-isu berisiko tinggi. Ketika para komunikator mengabaikan koridor ketat ini demi terlihat 'kekinian', mereka melanggar prinsip Don'ts nan paling mendasar: menyederhanakan akibat sistemik menjadi sekadar narasi publik nan kasual.

Di sisi lain, respons nan terlalu santuy alias menggunakan retorika kelakar dari otoritas di tengah kepanikan pasar menunjukkan adanya ketidaksinkronan gelombang psikologis antara pemerintah dan pelaku pasar. Investor dunia tidak memerlukan produktivitas retorika alias pemikiran out of the box; mereka memerlukan kehati-hatian (prudence) dan satu komando info nan solid.

Membaca Psikologi Media dan Massa

Ada kalanya para komunikator baru, demi niat baiknya, terjebak dalam ilusi bahwa mereka sedang melakukan edukasi publik secara akademis di ruang media. Mereka melupakan logika mendasar kewartawanan modern nan digerakkan oleh pembingkaian (framing) dan umpan klik (clickbait). Begitu sebuah frasa sensitif, seperti simulasi nomor kejatuhan mata uang, muncul dari pejabat resmi, seluruh konteks akademis di belakangnya bakal dinomorduakan oleh ruang redaksi. nan ditonjolkan adalah pemerintah bersiap menghadapi skenario ekonomi terburuk. Hal ini nan mempunyai potensi kepanikan.

Fenomena Self-Fulfilling Prophecy selalu menjadi momok ketika ketidakpastian menghinggapi. Kepanikan psikologis ini dapat mendorong korporasi domestik dan importir melakukan tindakan borong dolar AS untuk mengamankan aset mereka (panic buying). Rumor teknis nan awalnya sengaja digoreng oleh spekulan untuk mencari untung jangka pendek, akhirnya menjelma menjadi ancaman nyata terhadap likuiditas dolar di sektor riil.

Merindukan Pejabat nan Membosankan

Sejarah tata kelola bank sentral dan kementerian finansial dunia mengajarkan satu pakem klasik: dalam urusan moneter dan fiskal, ahli bicara terbaik adalah mereka nan "membosankan." Pemerintah perlu kembali ke pakem birokrasi nan kaku namun melindungi. Menampilkan sosok ahli bicara nan irit bicara, normatif, dan apalagi condong "tidak layak kutip" oleh media, sebetulnya adalah strategi pertahanan makroekonomi nan dapat efektif. Ketika tidak ada pernyataan bombastis alias janji nominal nan dilemparkan ke publik, ruang redaksi bakal kehilangan bahan bakar untuk memproduksi buletin sensasional.

Pendekatan tata kelola komunikasi krisis ini dapat merefleksikan studi David McGuire dkk. (2020) mengenai keberhasilan PM Selandia Baru Jacinda Ardern, saat menghadapi pandemi Covid-19. McGuire mencatat bahwa kunci efektivitas Ardern terletak pada formula komando tunggal nan mengombinasikan kejelasan pengarahan teknis nan tegas dengan empati nan tinggi.

Dalam kacamata retorika klasik Aristoteles (1991), model ini bekerja melalui pemisahan nan presisi terhadap tiga komponen inti komunikasi: Ethos (kredibilitas), Logos (logika data), dan Pathos (emosi/empati) untuk menghadapi dua audiens nan mempunyai cetak biru psikologis berbeda. Bagi penanammodal asing di pasar finansial global, kebutuhan utama mereka berada pada ranah Logos dan Ethos. Mereka menuntut validitas nomor statistik nan dingin dan integritas kelembagaan nan kaku guna memberikan kepastian prediktif. Intervensi Pathos berupa kelakar kasual di wilayah ini justru merusak Ethos birokrasi. Sebaliknya, bagi publik awam di dalam negeri, instrumen Pathos adalah segalanya. Masyarakat memerlukan empati kepemimpinan nan menyentuh ruang psikologis mereka agar terhindar dari kepanikan domestik (panic buying).

Dalam konteks krisis ekonomi Indonesia saat ini, pembagian peran nan tegas (bipolar) menjadi esensial. Otoritas moneter dan fiskal kudu bertindak sebagai jangkar teknis nan kaku, dingin, dan serius untuk memberikan kepastian prediktif bagi pasar keuangan. Sementara itu, empati kepemimpinan tingkat tinggi digunakan untuk merangkul ilmu jiwa masyarakat awam agar tidak terjebak dalam kepanikan domestik. Tanpa adanya dikotomi peran nan jelas ini, komunikasi pemerintah hanya bakal menjadi kebisingan nan membingungkan kedua belah pihak.

Ketika otoritas moneter dan fiskal secara konsisten menjaga jarak nan kaku dan hanya menyajikan info teknis tanpa narasi drama, industri pers kehilangan komoditas sensasionalisme mereka. Media bakal dipaksa kembali ke tugas inti mereka: mencari kebenaran lewat nomor statistik nan akurat, mengawasi dinamika riil di pasar, dan memantau aktivitas ekonomi aktual di lapangan.  Efek kebosanan (The Boredom Effect) ini secara perlahan bakal membunuh ruang spekulasi di pasar keuangan.

Langkah mendesak nan diperlukan saat ini adalah restrukturisasi komunikasi krisis. Hak bicara mengenai stabilitas nilai tukar dan arah kebijakan fiskal-moneter seyogyanya dikembalikan secara eksklusif kepada dua jangkar utama: Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia. Lembaga pemerintah lain termasuk petinggi partai politik sebaiknya menahan diri untuk berkomentar, apalagi seandainya beriktikad memberikan ketenangan.

Lebih jauh lagi, restrukturisasi ini juga kudu menyentuh ranah tata penampilan visual (dress code) para ahli bicara. Fenomena saat ini menunjukkan kecenderungan kontradiktif: alih-alih meredam kebisingan, para tokoh birokrasi sering kali terlalu memoles diri sehingga penampilan bentuk mereka justru menjadi komoditas perhatian media. Corak batik sutra nan gemerlap, pola wastra eksklusif nan menyilaukan, hingga arloji bermerek nan melekat pongah di tangan-tangan birokrat nan mengaku mendedikasikan diri pada masyarakat, kandas merepresentasikan realitas prihatin dari rakyat nan mereka abdi.

Visual elitis ini menciptakan jarak psikologis (disconnect) nan memperburuk krisis kepercayaan. Jangkar moneter dan fiskal memerlukan protokol berbusana serbapolos, kaku, dan sengaja dibuat tidak menarik secara mode, misalnya setelan umum standar dengan warna-warna bumi nan redup (muted colors) tanpa aksesori mewah alias komponen ornamental nan mencolok. Prinsip utamanya adalah netralitas visual nan ekstrem: semakin seorang tokoh tidak dapat dinilai dari kemewahan pakaiannya, kecantikan alias ketampanannya semakin efektif dia memosisikan diri.
Dengan menghilangkan stimulus visual nan memicu rumor style hidup alias penilaian personal, media dan publik dipaksa untuk mengalihkan seluruh konsentrasi indrawi mereka secara eksklusif kepada substansi nan paling krusial: validitas fakta, kekuatan argumen, dan kecermatan info nan disampaikan.

Memang selalu ada bujukan untuk tampil di panggung, apalagi di saat keterikatan (engagement) media sosial sering diidentifikasi dengan pengaruh dan elektabilitas. Namun, stabilitas ekonomi tidak dibangun di atas panggung siniar (podcast) alias adu argumen kasual di televisi. Kredibilitas institusional diraih ketika otoritas berbincang sedikit, mematuhi pakem nan teruji, namun bertindak masif melalui bauran kebijakan konkret di lapangan. Di hadapan spekulan finansial global, keheningan birokrasi nan terukur jauh lebih mematikan daripada sejuta retorika nan dipaksakan. (E-3)