DKI Jakarta Pertahankan Opini WTP 8 Tahun Berturut-turut, DPRD: Jangan Cepat Puas

Ilustrasi(Istimewa)

DKI Jakarta kembali menorehkan prestasi dalam tata kelola finansial dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI. DPRD DKI Jakarta memberikan apresiasi, namun menekankan agar capaian ini menjadi pendorong peningkatan pelayanan publik, bukan sekadar simbol administratif.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sukses mempertahankan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Dengan capaian ini, Jakarta telah sukses menjaga standar tertinggi dalam audit finansial selama delapan tahun beruntun, terhitung sejak 2017.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS, Ade Suherman, menyambut baik keberhasilan tersebut. Baginya, raihan ini membuktikan bahwa pengelolaan finansial wilayah sekarang lebih transparan dan akuntabel.

“Kami memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, seluruh perangkat daerah, serta jejeran nan terlibat dalam pengelolaan finansial daerah. Mempertahankan opini WTP selama bertahun-tahun tentu bukan pekerjaan nan mudah,” ujar Ade Suherman.

WTP sebagai Instrumen, Bukan Tujuan Akhir

Berdasarkan audit BPK RI, opini WTP diberikan lantaran Pemprov DKI dinilai alim terhadap regulasi, mempunyai sistem pengendalian internal nan kuat, serta memenuhi standar akuntansi pemerintahan dalam pengungkapan info keuangan.

Meski demikian, Ade Suherman menegaskan bahwa WTP bukanlah garis finis. Ia menekankan bahwa efektivitas penggunaan APBD nan berakibat langsung pada kesejahteraan penduduk tetap menjadi prioritas utama.

“WTP adalah instrumen untuk mengukur kualitas tata kelola keuangan, tetapi masyarakat bakal menilai dari hasil akhirnya. Apakah pelayanan publik semakin baik, apakah pembangunan semakin dirasakan, dan apakah anggaran betul-betul digunakan untuk kepentingan rakyat,” tegasnya.

Tantangan Menjaga Integritas dan Kepercayaan Publik

Dalam kapasitasnya sebagai personil Komisi B, Ade juga menyoroti pentingnya menindaklanjuti catatan alias rekomendasi nan tetap diberikan oleh BPK RI. Ia berambisi pemerintah tidak lengah dan justru memanfaatkan opini ini untuk melakukan pertimbangan berkelanjutan.

“Jangan sampai WTP hanya menjadi kebanggaan administratif. Justru capaian ini kudu menjadi motivasi untuk terus memperkuat pengawasan internal, meningkatkan efisiensi belanja, dan menutup celah nan tetap berpotensi menimbulkan persoalan di kemudian hari,” katanya.

Menuju transisi Jakarta menjadi kota global, Ade menilai bahwa tantangan ke depan bakal semakin besar. Hal ini memerlukan tata kelola nan ahli agar integritas pengelolaan APBD tetap terjaga demi mempertahankan kepercayaan publik.

“Kepercayaan masyarakat adalah modal terbesar pemerintah. Karena itu kualitas pengelolaan finansial wilayah kudu terus dijaga, apalagi ditingkatkan dari tahun ke tahun,” ujarnya.

Sebagai penutup, Ade Suherman memastikan bahwa jejeran DPRD DKI Jakarta bakal terus melaksanakan kegunaan pengawasan secara konstruktif. Hal ini dilakukan guna menjamin setiap rupiah dari anggaran wilayah betul-betul memberikan nilai tambah bagi masyarakat.

“Prestasi ini patut diapresiasi, tetapi tugas kita belum selesai. Tantangan berikutnya adalah memastikan tata kelola finansial nan baik bisa diterjemahkan menjadi pelayanan publik nan semakin baik pula,” tutup Ade Suherman. (E-4)