DJP Sudah Tindak 38 Perusahaan Baja China, Ini Update Terbaru!

Jakarta, CNBC Indonesia - Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) buka bunyi soal penindakan 40 perusahaan nan menjadi perhatian untuk didalami kepatuhan perpajakannya.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan dari 40 perusahaan tersebut, sebanyak 38 perusahaan telah berada pada tahap penanganan DJP. Adapun perusahaan tersebut bergerak di sektor besi dan baja.

"Penanganan terhadap sektor besi dan baja sebenarnya telah melangkah melalui beragam kegunaan di DJP. Penanganannya tidak hanya berbentuk pemeriksaan, tetapi juga mencakup pengawasan, pendalaman data, case building, Pemeriksaan Bukti Permulaan, hingga penegakan norma sesuai dengan tingkat akibat dan karakter masing-masing wajib pajak," kata Bimo dalam siaran persnya, dikutip Rabu (2/9/2026).

Adapun rincian 38 perusahaan tersebut per 26 Agustus 2026, statusnya ialah pemeriksaan Bukti Permulaan nan tetap melangkah sebanyak 8 perusahaan, Pemeriksaan Bukti Permulaan sudah selesai sebanyak 12 perusahaan, dalam tahap case building sebanyak 14 perusahaan, tahap usulan pemeriksaan Bukti Permulaan nan telah disetujui sebanyak 1 perusahaan, dan dalam pengawasan sebanyak 3 perusahaan.

Berdasarkan hasil kajian dan penanganan nan telah dilakukan, DJP menemukan sejumlah pola ketidakpatuhan pada sektor besi dan baja. Pola tersebut antara lain berupa penjualan nan tidak dilaporkan sebagaimana mestinya dan tidak disertai publikasi tagihan pajak, sehingga PPN nan semestinya dipungut menjadi tidak teradministrasikan.

Kemudian penggunaan rekening pihak lain alias nominee sehingga aliran pembayaran tidak tercermin secara utuh dalam pembukuan wajib pajak, pembayaran langsung dari pengguna kepada pemasok sementara wajib pajak berkedudukan sebagai perantara dalam transaksi, serta publikasi maupun penggunaan tagihan pajak nan tidak didasarkan pada transaksi nan sebenarnya untuk membentuk alias mengkreditkan Pajak Masukan nan tidak semestinya.

"Setiap wajib pajak tetap ditangani berasas data, fakta, dan bukti masing-masing. Temuan pola ketidakpatuhan tersebut tidak berfaedah bahwa seluruh pelaku upaya pada sektor besi dan baja melakukan pelanggaran," terang Bimo.

Dari 38 wajib pajak tersebut, sebagian ditangani secara beririsan melalui kegunaan pengawasan, pemeriksaan, dan penegakan norma untuk tahun pajak nan berbeda.

Melalui kegunaan pengawasan, terdapat 16 wajib pajak nan telah melakukan pembayaran, sementara melalui kegunaan pemeriksaan terdapat 13 wajib pajak nan telah melakukan pembayaran. Penanganan juga dikembangkan terhadap pihak-pihak nan mempunyai keterkaitan dengan 38 wajib pajak tersebut.

Berdasarkan kajian info dan transaksi, DJP menelusuri rantai transaksi, termasuk pemasok, pelanggan, dan pihak mengenai lainnya, untuk memperoleh gambaran kepatuhan secara lebih utuh. DJP juga tidak hanya memandang satu wajib pajak secara terpisah. Apabila berasas kajian info dan transaksi ditemukan keterkaitan dengan pihak lain, pengembangan penanganan dilakukan terhadap rantai transaksi, termasuk pemasok, pelanggan, maupun pihak mengenai lainnya.

"Pendekatan tersebut diperlukan lantaran pola ketidakpatuhan perpajakan dapat melibatkan lebih dari satu pihak maupun mata rantai transaksi. Karena itu, kami melakukan penelusuran berasas data, aliran transaksi, dan arsip perpajakan untuk memperoleh gambaran nan utuh mengenai kepatuhan wajib pajak," ujar Bimo.

DJP menegaskan bahwa penanganan sektor besi dan baja bukan semata-mata ditujukan untuk memperoleh tambahan penerimaan negara. Langkah tersebut juga merupakan bagian dari upaya membangun kepatuhan nan berkepanjangan dan menciptakan perlakuan nan setara bagi seluruh pelaku usaha.

Ketidakpatuhan perpajakan tidak hanya berpotensi mengurangi penerimaan negara, tetapi juga dapat menciptakan persaingan upaya nan tidak sehat.

Pelaku upaya nan telah menjalankan tanggungjawab perpajakannya dengan betul tidak semestinya berada pada posisi nan kurang menguntungkan dibandingkan dengan pihak nan memperoleh untung melalui praktik ketidakpatuhan.

"Prinsipnya, wajib pajak nan alim kudu memperoleh pelayanan dan kepastian. Wajib pajak nan belum alim kami sorong untuk memperbaiki kepatuhannya. Namun, andaikan berasas bukti ditemukan adanya pelanggaran nan memenuhi unsur tindak pidana perpajakan, kami bakal melakukan penegakan norma secara tegas sesuai dengan ketentuan nan berlaku," ujar Bimo.

DJP bakal terus memperkuat pengawasan berbasis data, mengembangkan penanganan terhadap pihak-pihak nan mengenai dalam rantai transaksi, serta memastikan seluruh proses pengawasan, pemeriksaan, dan penegakan norma dilaksanakan secara profesional, objektif, akuntabel dan berintegritas.

(chd/haa) [Gambas:Video CNBC]