DJP Beber Strategi Meningkatkan Kepatuhan Pajak di Indonesia

Jakarta, CNBC Indonesia - Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto mengatakan Indonesia mempunyai beberapa strategi dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Pertama, patokan nan jelas dan proses administratif nan dapat diandalkan.

Bimo mengatakan pemerintah memerlukan patokan nan lugas serta proses manajemen nan dapat diandalkan untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan perpajakan nan stabil, transparan, dan dapat diprediksi guna mendukung investasi serta perdagangan lintas negara.

"Bagaimana menyederhanakan sistem dan kebijakan perpajakan. Tujuan dari penyederhanaan ini adalah untuk menghadirkan kemudahan, stabilitas, dan kepastian bagi wajib pajak," ujar Bimo dalam The 7th BRITACOF, dikutip Kamis (15/10/2026).

Bimo mengatakan pemerintah menyusun upaya untuk mempermudah pemenuhan tanggungjawab pajak berasas empat pilar utama kepatuhan. Pilar pertama adalah pendaftaran. Proses pendaftaran sekarang mengintegrasikan nomor identitas kependudukan dengan nomor pokok wajib pajak.

Saat ini, kata dia, nomor identitas kependudukan telah sepenuhnya selaras dengan nomor pokok wajib pajak. Bimo menggarisbawahi integrasi ini bisa mengurangi penggunaan info berulang serta meningkatkan konsistensi info wajib pajak.

Kedua, pelaporan nan tepat waktu. Bimo mengatakan pelaporan terintegrasi dan memuat info nan telah terisi otomatis dapat mengurangi waktu persiapan serta meminimalkan kesalahan umum. Meski demikian, wajib pajak tetap perlu meninjau info tersebut untuk memastikan bahwa laporan mereka komplit dan akurat.

Ketiga, pembayaran nan tepat waktu. Fasilitas penagihan elektronik (e-billing) dan penyetoran pajak secara elektronik mendukung proses pembayaran nan jauh lebih praktis. Terakhir, pelaporan nan akurat. Faktur elektronik nan disertai dengan slip pemotongan pajak serta info terintegrasi bakal membantu wajib pajak dalam menyiapkan surat pemberitahuan (SPT) tahunan pajak, sekaligus membantu otoritas pajak dalam mengidentifikasi ketidaksesuaian data.

"Keempat komponen tersebut secara bersama-sama bakal mendukung proses kepatuhan pajak, mulai dari tahap pendaftaran hingga pelaporan dan pembayaran," ujarnya.

Alasan Kepastian Aturan

Di sisi lain, Bimo menggarisbawahi kepastian patokan dan kebijakan pajak juga menjadi salah satu instrumen nan memengaruhi kepatuhan. Alasannya, kepastian pajak bakal membantu pelaku upaya dalam menilai tanggungjawab mereka serta merencanakan investasi jangka panjang dengan lebih percaya diri.

Selain itu, pelaku upaya nan beraksi lintas negara seringkali dihadapkan pada patokan perpajakan dan ketentuan pelaporan nan berbeda-beda. Oleh lantaran itu, pedoman nan jelas dan koordinasi nan efektif antar-yurisdiksi menjadi aspek nan krusial untuk mengurangi hambatan administratif dan ketidakpastian.

Ketiga, patokan perpajakan internasional terus berkembang, sehingga menuntut komunikasi nan tepat waktu serta penerapan nan terkoordinasi. Keempat, tetap terdapat kesenjangan kepatuhan di tingkat domestik. Hal ini memerlukan edukasi, proses nan sederhana, serta pengawasan dan pendampingan nan tepat.

(haa/haa) [Gambas:Video CNBC]