Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan mengungkapkan aset negara alias Barang Milik Negara (BMN) bakal dioptimalkan untuk mendukung beragam program prioritas Presiden Prabowo Subianto, mulai dari Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, Kopdes Merah Putih, hingga Program 3 Juta Rumah.
Direktur Jenderal (Dirjen) Kekayaan Negara Kemenkeu, Rahayu Puspasari, mengatakan optimasi aset negara tak hanya mendukung efisiensi shopping pemerintah, tetapi juga mempercepat penyelenggaraan program-program strategis nasional.
"DJKN ini bisa datang langsung mendukung program prioritas Presiden nyaris di seluruh program nan ada. Dimulai dari support BMN senilai Rp 3.574 triliun," kata Rahayu saat Rapat Dengar Pendapat Komisi XI DPR, Senin (15/6).
Berdasarkan info DJKN hingga Mei 2026, sebanyak 966 BMN dengan nilai mencapai Rp 3,59 triliun telah mendapatkan persetujuan pemanfaatan untuk mendukung beragam program prioritas pemerintah.
"Kemudian tercatat 966 BMN ialah senilai Rp 3.569 triliun. DJKN telah memberikan support nyata untuk program-program seperti sekolah rakyat, sekolah Garuda, makanan gizi cuma-cuma melalui SPPG-nya," ujar Rahayu.
Untuk program Sekolah Rakyat, DJKN telah menyediakan 626 BMN dengan nilai total Rp 2,38 triliun nan dimanfaatkan oleh 166 unit sekolah. Sementara untuk Sekolah Garuda, terdapat 188 BMN berupa tanah dan gedung senilai Rp 282,42 miliar nan mendukung pembangunan 16 sekolah.
Dukungan terhadap program MBG dilakukan melalui penyediaan 353 BMN berupa tanah dan bangunan. Dari jumlah, 122 BMN telah memperoleh persetujuan sewa dengan nilai proporsional mencapai Rp 202,48 miliar untuk mendukung operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Di sektor perumahan, DJKN mendukung Program 3 Juta Rumah melalui pemanfaatan BMN pada 10 letak dengan luas lahan mencapai 138,85 hektare, serta investasi pemerintah pada program FLPP 2025 untuk sekitar 278 ribu rumah.
Sementara itu, program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih telah memanfaatkan 92 BMN berupa tanah dan bangunan. Sebanyak 15 BMN telah memperoleh persetujuan dengan nilai Rp 27,19 miliar, sedangkan 77 BMN lainnya tetap dalam proses persetujuan dengan potensi nilai mencapai Rp 4,6 triliun.
Selain mendukung program prioritas, DJKN juga mengeklaim sukses menekan kebutuhan shopping modal pemerintah melalui optimasi aset nan belum termanfaatkan secara maksimal.
"Nah disinilah terjadi efisiensi shopping modal, tercatat menghemat rata-rata Rp 18 triliun shopping modal per tahunnya," ungkap Rahayu.
Hingga Maret 2026, aset negara nan menjadi underlying asset Surat Berharga Negara (SBN) berbasis BMN telah mencapai Rp 1.014 triliun.
Selain itu, proyek Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) nan dijamin pemerintah mencapai Rp 323 triliun, sedangkan skema asset recycling telah menghasilkan biaya sekitar Rp 8 triliun untuk mendukung pembangunan aset baru.
Sebagai pipeline support berikutnya, DJKN tetap mempunyai 237 BMN potensial dengan nilai mencapai Rp 5,79 triliun nan saat ini sedang dalam proses persetujuan untuk mendukung beragam program prioritas pemerintah.
3 hari yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·