Ditjen Imigrasi Gandeng KPK Cegah Gratifikasi dan Celah Penyimpangan

ilustrasi pencegahan gratifikasi.(MI)

DIREKTORAT Jenderal Imigrasi menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memperkuat integritas aparatur di tengah tuntutan pembenahan jasa dan pengawasan internal keimigrasian.

Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko menegaskan integritas dan kepatuhan kudu menjadi fondasi utama dalam penyelenggaraan tugas keimigrasian. Menurut dia, masyarakat tidak hanya menilai hasil kerja, tetapi juga proses pelayanan nan diberikan aparat.

“Integritas dan kepatuhan kudu menjadi fondasi utama dalam setiap penyelenggaraan tugas dan kegunaan keimigrasian. Masyarakat tidak hanya menilai hasil kerja kita, tetapi juga menilai gimana proses pelayanan itu diberikan,” kata Hendarsam dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (2/7).

Sementara itu, Kepala Satuan Tugas Program Pengendalian Gratifikasi KPK, Nensi Natalia menekankan pentingnya pencegahan dalam pengendalian gratifikasi. Upaya itu antara lain dilakukan dengan menjaga integritas, menghindari bentrok kepentingan, melaporkan kekayaan kekayaan secara berkala, dan melaporkan penerimaan gratifikasi kepada pihak berwenang.

Kerjasama itu juga membahas penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), penegakan kode etik, budaya kerja antikorupsi, kepatuhan terhadap standar operasional prosedur, hingga optimasi sistem pelaporan pelanggaran alias whistleblowing system.

Hendarsam mengingatkan agar kepatuhan internal tidak berakhir sebagai kegunaan pengawasan semata, melainkan menjadi budaya kerja di seluruh lini organisasi. “Kepatuhan internal tidak boleh dipandang semata-mata sebagai kegunaan pengawasan alias penindakan terhadap pelanggaran. Kepatuhan internal kudu menjadi budaya kerja nan hidup dalam setiap organisasi, mulai dari ketua hingga pelaksana,” ujarnya.

Selain KPK, Ditjen Imigrasi juga melibatkn Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Ombudsman RI untuk memperkuat sinergi pengawasan internal dan eksternal. Ditjen Imigrasi menyatakan pertimbangan berkala bakal dilakukan untuk menekan potensi penyimpangan dan mendorong reformasi birokrasi di lingkungan keimigrasian. (Dev/P-3)