Dilema Indonesia: Antara Diplomasi, Kedaulatan, dan Jerat Peace amp;amp; Prosperity

Dilema Indonesia: Antara Diplomasi, Kedaulatan, dan Jerat Peace & Prosperity (Ilustrasi/Whitehouse)

Oleh: Direktur Baitul Maqdis Institute dan Wakil Ketua Komisi HLNKI MUI Pusat, Fahmi Salim

GAZA hari ini bukan sekadar wilayah konflik. Ia adalah laboratorium geopolitik paling sadis di abad ke-21. Di atas puluhan juta ton puing dan trauma kolektif nan belum sembuh, bumi sekarang menyodorkan proposal baru: rekonstruksi, stabilitas, dan kemakmuran. Namun pertanyaannya sederhana: kemakmuran untuk siapa, dan stabilitas jenis siapa?

Pada 19 Februari 2026, Presiden Prabowo Subianto menghadiri KTT Board of Peace (BoP) di Washington. Indonesia juga ditunjuk sebagai Wakil Komandan International Stabilization Force (ISF) di Gaza. Langkah ini menempatkan Jakarta bukan lagi sebagai pengamat alias sekadar pendukung diplomatik Palestina, tetapi sebagai tokoh nan ikut terlibat dalam kreasi pascaperang Gaza.

Posisi ini strategis. Namun juga sarat risiko. Apa saja?

1. Fatamorgana “Peace & Prosperity”

Board of Peace memproyeksikan diri sebagai solusi atas “kegagalan lembaga lama”. Mereka menawarkan stabilitas keamanan, pembangunan prasarana besar, dan integrasi ekonomi regional. Narasinya terdengar rasional: demiliterisasi membuka pintu investasi; investasi menciptakan lapangan kerja; pekerjaan melahirkan perdamaian.

Masalahnya, arsitektur kelembagaan BoP memperlihatkan kekuasaan aktor-aktor global, baik diplomatik maupun finansial. Representasi Palestina dalam struktur pengambilan keputusan terlihat minimal dan administratif, bukan pemegang kendali dan inisiatif politik. Gagasan kemerdekaan penuh, kewenangan kembali, alias status Yerusalem tidak menjadi fondasi dokumen-dokumen perencanaan tersebut.

Yang muncul justru pendekatan teknokratis: stabilitas makro-ekonomi lebih diprioritaskan daripada kedaulatan politik Palestina.

Jika ini benar, maka kita sedang menyaksikan model baru “corporate colonialism”: ketika wilayah nan hancur direkonstruksi bukan sebagai negara berdaulat, melainkan sebagai area ekonomi terkelola dengan pengawasan keamanan permanen.

2. Master Plan dan Fragmentasi Ruang

Rencana tata ruang nan beredar—termasuk konsep konektivitas ala proyek “The Arc” dari RAND—menawarkan jaringan prasarana canggih antara Gaza dan Tepi Barat. Secara teknis impresif. Secara geopolitik problematis.

Infrastruktur tidak pernah netral. Ia menentukan arus ekonomi, kontrol mobilitas, dan pusat gravitasi kekuasaan. Jika pusat-pusat baru dibangun jauh dari kota-kota berhistoris (seperti Jerussalem Timur/Al-Quds, Hebron/Al-Khalil), maka sejarah dapat terpinggirkan oleh kreasi baru nan lebih mudah diawasi dan dikontrol.