Di Kupang, Mensos Gus Ipul Ajak Pemda Lakukan Pemutakhiran DTSEN

Jakarta -

Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul mengungkap info Dewan Ekonomi Nasional (DEN) 2025 bahwa sekitar 45 persen penerima Program Keluarga Harapan (PKH) ditengarai tidak tepat sasaran. Temuan tersebut menjadi salah satu argumen pemerintah melakukan pemutakhiran lewat Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) agar support sosial tepat sasaran.

Pernyataan tersebut disampaikan Gus Ipul dalam Acara Kolaborasi Program Prioritas Presiden untuk Membangun SDM Menuju Kemandirian Ekonomi dalam rangka Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) 2026 bertema "Lansia Tangguh Indonesia Tumbuh" di Aula Eltari Kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Kupang, Minggu (31/5/2026).

Gus Ipul mengatakan Presiden Prabowo Subianto usai dilantik meminta seluruh jejeran pemerintah berani mengakui kondisi info apa adanya sebagai dasar untuk melakukan perbaikan.

"Saya nan paling terharu dari Bapak Presiden Prabowo ini adalah rayuan kepada kami, khususnya kepada saya, mari kita mulai kerja ini dengan menyajikan info nan jujur. Datanya kita akui apa adanya, kita jujur, terbuka, setelah itu kita perbaiki," katanya.

Ia menjelaskan bahwa hasil pertimbangan menunjukkan sebagian support sosial dan subsidi sosial tetap belum sepenuhnya tepat sasaran.

"Di mana info menyajikan bansos dan subsidi sosial itu sebagian tidak tepat sasaran. Ada nan tepat sasaran, tapi sebagian ada nan tidak tepat sasaran. Salah satu contohnya adalah Program Keluarga Harapan," urainya.

Menurut Gus Ipul, sekitar 45 persen penerima PKH ditengarai tidak lagi memenuhi kriteria sebagai penerima manfaat. Namun kondisi tersebut bukan disebabkan oleh pendamping PKH, melainkan lantaran mereka bekerja berasas info nan tersedia.

"Karena selama ini mereka hanya menerima data, kemudian mereka langsung mendampingi. Jadi bukan pendamping PKH nan memilih penerima manfaat, tetapi datanya dari atas. Ternyata apa nan terjadi, sebagian tidak tepat sasaran," kata Gus Ipul.

Karena itu, Presiden Prabowo menugaskan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengelola DTSEN. Sementara kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan pendamping sosial membantu proses pemutakhiran info di lapangan.

Menurut Gus Ipul, pembenahan info menjadi krusial untuk memastikan family prasejahtera menerima support secara tepat sasaran.

Gus Ipul menegaskan keberhasilan DTSEN sangat berjuntai pada kualitas info nan dihimpun dari tingkat desa dan kelurahan. Ia menyebut operator info desa memegang peran strategis dalam memastikan kondisi masyarakat tercatat sesuai keadaan sebenarnya.

"Kata kunci kita ini di operator info desa. Enggak mungkin ada orang bermasalah di desa A di Kupang ini kemudian bisa diketahui dari Jakarta jika tidak ada info nan disajikan dari bawah," ujarnya.

Menurutnya, proses pendataan kudu dimulai dari tingkat RT, RW, musyawarah desa dan kelurahan sebelum kemudian dimasukkan ke dalam DTSEN oleh operator info desa.

Gus Ipul menyebut kualitas info nan dihimpun di tingkat desa bakal menentukan kualitas kebijakan pemerintah hingga tingkat nasional.

"Jadi Pak Gubernur, nasib saya sama Bapak tergantung mereka ini. Kalau mereka betul memasukkan (datanya), kita bakal proses lebih lanjut. Kalau mereka masukinya itu sudah keliru, ya kita seterusnya bakal kesulitan. Jadi nasib kita tergantung mereka," ujarnya.

Dalam kesempatan ini, Gus Ipul menyatakan komitmen berbareng Pemerintah Provinsi NTT serta seluruh pemerintah kabupaten/kota untuk terus memperbaiki kualitas info sosial.

"Untuk itulah saya mau menyatakan kebulatan tekad berbareng pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota se- Nusa Tenggara Timur untuk menghadirkan info nan lebih akurat," katanya.

Senada dengan Gus Ipul, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan pemutakhiran DTSEN terus dilakukan agar bansos tepat sasaran. Rekonsiliasi dengan Dukcapil setiap tiga bulan juga terus dilakukan.

"Kami bekerjasama dengan Pak Mensos dan jajarannya, memutahirkan dengan metode ground check dibantu oleh pendamping PKH. Kami juga bekerjasama dengan Pemda untuk melakukan pemutahiran di tingkat lokal, dan beberapa kementerian juga membantu kami," kata Amalia.

Menurutnya, mulai triwulan II 2025, hasil pemutakhiran DTSEN telah dijadikan referensi penyaluran support sosial (bansos).

"DTSEN terkini jenis April 2026 terdapat 289 juta individu, nan NIK-nya sudah tunggal. Dari situ kami bisa membentuk family berbasis kartu keluarga, sehingga ada 95,3 juta kartu family di dalam DTSEN nan sudah pasti unik, tidak ada plagiatisme dan tidak kosong," jelas Amalia.

Amalia menyebut, berasas DTSEN terdapat 627.404 lansia di NTT. Sebanyak 118.711 orang alias 18,92 persen hidup sendiri, dengan 59,31 persen di antaranya telah menerima PBI kesehatan. Sementara itu, dari 379.592 lansia nan masuk desil 1-4, sebanyak 91,11 persen telah mempunyai agunan kesehatan melalui PBI.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Nusa Tenggara Timur Emanuel Melkiades Laka Lena mengungkapkan peran krusial DTSEN dalam program kebijakan bagi masyarakat miskin.

"(DTSEN) sangat krusial untuk memastikan seluruh rakyat nan memerlukan support bisa mendapatkan support dengan baik.

Ia juga mengungkapkan bahwa Pemprov NTT juga berkomitmen untuk terus melakukan pemutakhiran DTSEN agar seluruh masyarakat miskin terdata agar mendapat bansos tepat sasaran.

"Kami terus melakukan proses pemutakhiran DTSEN dengan baik, terutama memastikan bahwa tidak ada lagi rakyat miskin nan tidak masuk data," pungkasnya.

Untuk mendukung pemutakhiran DTSEN, Kemensos menyiapkan pembaruan data, melalui jalur umum dan partisipatif. Pada jalur formal, masyarakat dapat melapor ke RT/RW untuk mengusulkan pembaruan info melalui operator SIKS-NG di desa, kelurahan, alias dinas sosial.

Usulan dibahas dalam musyawarah desa alias kelurahan, dilanjutkan ground check alias verifikasi oleh pendamping PKH dan dinas sosial, lampau ditetapkan kepala daerah.

Sementara jalur partisipatif, masyarakat dapat menyampaikan usul - sanggah melalui aplikasi Cek Bansos, pendamping PKH, Command Center 021-171, serta jasa WA 08877-171-171.

Seluruh usulan dari kedua jalur tersebut selanjutnya diverifikasi oleh BPS untuk diperingkat ulang dan diperbarui secara berkala setiap tiga bulan.

Turut datang dalam aktivitas Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma, Anggota Komisi XII DPR RI Dipo Nusantara Pua Upa serta Kepala BPS Provinsi NTT Matamira B. Kale.

Hadir pula Wali Kota Kupang Christian Widodo, Bupati Kupang Yosef Lede, Wakil Bupati Timor Tengah Utara Kamilus Elu, dan Wakil Bupati Rote Ndao Apremoi Dudelusy.

Acara juga dihadiri Staf Khusus dan Tenaga Ahli Menteri Sosial, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kemensos dan BPS, komisioner KND Jonna Aman Damanik serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi NTT.

Selain itu, datang kepala sekolah, guru, dan tenaga pendidik SRMP 19 Kupang, Pendamping PKH, Tagana, operator desa, lansia produktif, serta para orang tua dan siswa.

Simak juga Video 'Mengintip Cerita di Balik Pembangunan Sekolah Rakyat di Sulbar':

(akd/ega)