Di Balik Perbaikan Jalan Lenteng Agung Ditulis Tanda Batas Wilayah

Perbaikan jalan berlubang di area Lenteng Agung, Jakarta Selatan (Jaksel) menjadi sorotan. Dalam video viral, jalan itu diberi tanda pembatas wilayah 'Depok' setelah dilakukan perbaikan.

Pantauan detikcom di Jalan Raya Lenteng Agung, Jaksel, Minggu (14/6/2026), letak perbaikan jalan tepat di bawah kolong flyover Universitas Indonesia. Persisnya di jalan nan menuju Universitas Indonesia alias putaran kembali arah Jakarta.

Jalan nan berlubang tersebut telah diaspal. Di tengah jalan nan diaspal itu terdapat tanda bertulisan 'Depok Jabar' nan menandakan sudah bukan wilayah Jakarta Selatan.

Setelah tanda tersebut, pengaspalan terhenti. Kondisi jalan berlubang arah Jakarta maupun Depok saat ini ditambal dengan aspal. Jalan Raya Lenteng Agung menuju Jalan Akses UI merupakan jalan nan kewenangannya berada di Pemprov DKI Jakarta.

Kasudin Bina Marga Jakarta Selatan Rifky Rismal mengatakan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok sudah melakukan pengaspalan serta menulis pemisah wilayah. Rifky mengakui perbaikan jalan di pemisah wilayah kerap menjadi kendala.

"Saat ini Pemkot Depok pun sudah melakukan pengaspalan dan juga membikin tulisan pemisah wilayah di jalan. Memang di wilayah perbatasan sering Kali terjadi hambatan dalam perbaikan jalan," ujar Rifky saat dihubungi detikcom, Minggu (14/6).

"Karena penganggaran nan tidak secara berbarengan secara waktu oleh 2 pemerintah daerah," tambahnya.

Tak Ada Perintah Penulisan Tanda Batas Wilayah

Rifky menegaskan tak pernah mengarahkan untuk memberi patok berupa tulisan wilayah dalam perbaikan. Sebab, pemisah wilayah sudah jelas, lantaran secara patokan Pemda tak boleh melakukan pengerjaan di luar wilayahnya sendiri.

"Saya sendiri tidak pernah memerintahkan untuk melakukan tulisan-tulisan penanda seperti itu dikarenakan patok pemisah wilayah sudah ada. Namun memang secara patokan kami tidak dapat masuk melakukan pekerjaan di luar pemisah wilayah kami," tuturnya.

Rifky menjelaskan pengerjaan di luar wilayah bakal diberi teguran oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

"Yang pasti kami bekerja bukan di wilayah kami, kami bakal kena tegur oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dan risikonya minimal pengembalian duit negara," tutupnya.

Diketahui, berasas ketentuan mengenai anggaran pembangunan jalan umum diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 (perubahan kedua atas UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan) Ayat 1 menetapkan bahwa:

"Anggaran pembangunan Jalan Umum menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangannya," bunyi pasal tersebut.

Diketahui, memperbaiki jalan milik pemerintah wilayah (pemda) lain tanpa izin berisiko melanggar UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan (perubahan dari UU Nomor 38 Tahun 2004).

"Pembiayaan pembangunan jalan umum menjadi tanggung jawab Pemerintah dan/atau pemerintah wilayah sesuai dengan kewenangan masing-masing," bunyi Pasal 30 Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

(kny/idn)