Surabaya, CNN Indonesia --
Massa mahasiswa memadati Jalan Gubernur Suryo untuk melakukan demonstrasi di depan Gedung Negara Grahadi Surabaya, Rabu (17/6). Mereka memprotes sejumlah kebijakan pemerintah.
Massa mahasiswa berasal dari pelbagai kampus di Surabaya, mulai dari Universitas Airlangga (Unair), UPN Veteran Jawa Timur, Uneversitas Negeri Surabaya (Unesa) Universtas Muhammadiyah Surabaya (Umsura), Aliansi BEM Surabaya dan element mahasiswa lainnya.
Mereka membawa poster dan spanduk bersuara protes. Para mahasiswa dari beragam kampus di Surabaya itu juga bergantian melakukan orasi melalui pengeras suara.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Besok beberapa dari kita bakal melaksanakan Salat Jumat, besok Hari Minggu beberapa dari kita bakal melaksanakan ibadah mingguan, tapi hari ini kita bakal melaksanakan ibadah mingguan," kata salah satu orator.
Dalam orasinya, mahasiswa kemudian menyinggung kondisi kerakyatan Indonesia nan kian di ujung tanduk. Mereka juga menyinggung peran abdi negara nan saat ini tak menjalankan tugasnya, dan justru bermain proyek Makan Bergizi Gratis (MBG)
"Hari ini kita memandang pemerintah semakin merongrong demokrasi, tentara kita tidak menjaga perbatasan tapi malah mengurus MBG. Indonesia sedang sakit parah," kata dia.
Akibat tindakan ini Jalan Yus Sudarso ditutup total. Arus lampau lintas dialihkan sementara. Di sepanjang gerbang Grahadi, telah terpasang pagar kawat berduri. Sejumlah abdi negara kepolisian terlihat berjaga di sisi dalam laman gedung.
16 tuntutan
Sebelumnya Presiden BEM Unair M Rizqi Senja Virawan mengatakan melalui tindakan ini mahasiswa mendesak pemerintah menghentikan sejumlah program nasional nan dinilai tidak efektif dan membebani APBN.
Rizqi menyebut pihaknya telah melakukan kajian dan menyusun setidaknya 16 tuntutan untuk disampaikan dalam tindakan tersebut. Dari belasan tuntutan itu, ada dua tuntutan utama nan menjadi konsentrasi aksi.
"Untuk tuntutan kami itu sebetulnya ada 16. Cuma jika untuk tuntutan utamanya itu adalah hentikan program Makan Bergizi Gratis sama Koperasi Desa Merah Putih. Lalu ada cabut Undang-undang Polri dan Undang-undang TNI. Itu nan menjadi tuntutan paling utama," kata Rizqi saat dikonfirmasi CNNIndonesia.com, Selasa (16/6).
Sementara tuntutan lain ialah BEM Unair mendesak percepatan pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan Aset serta RUU Masyarakat Adat. Kemudian menolak militerisme dan mendesak pengembalian militer pada kegunaan pertahanan negara sesuai prinsip supremasi sipil.
BEM Unair juga mendesak negara dan abdi negara menghentikan segala corak tindakan represif abdi negara terhadap masyarakat sipil. Serta membebaskan seluruh tahanan politik tanpa syarat.
Kemudian Ksatria Airlangga juga meminta negara menjamin kesejahteraan tenaga pendidik, tenaga kependidikan, serta tenaga kesehatan. Serta menghentikan segala corak represivitas terhadap pers dan menjamin kebebasan pers sebagai pilar demokrasi.
"Menuntut permintaan maaf kepada rakyat serta pertimbangan total terhadap keahlian pemerintahan Prabowo-Gibran," ucapnya.
Berikut 16 poin tuntutan komplit BEM Unair:
1. Menuntut penguatan integritas dan independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
2. Mendesak percepatan pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan Aset serta RUU Masyarakat Adat.
3. Menolak militerisme dan mendesak pengembalian militer pada kegunaan pertahanan negara sesuai prinsip supremasi sipil.
4. Menghentikan budaya antikritik dan menjamin kebebasan berekspresi dalam kehidupan demokrasi.
5. Mengusut tuntas dugaan korupsi dalam penyelenggaraan program Makan Bergizi Gratis (MBG) nan melibatkan pejabat pemerintahan.
6. Mengusut tuntas kasus publikasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) tiruan nan melibatkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
7. Menghentikan proyek-proyek ekstraktif nan merusak ruang hidup masyarakat serta memulihkan ekosistem nan telah mengalami kerusakan.
8. Menghentikan penyelenggaraan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
9. Menuntut permintaan maaf kepada rakyat serta pertimbangan total terhadap keahlian pemerintahan Prabowo-Gibran.
10. Membebaskan seluruh tahanan politik tanpa syarat.
11. Mengembalikan independensi Bank Indonesia dengan mengutamakan kompetensi dan skill moneter dalam struktur kepemimpinannya.
12. Menghentikan segala corak tindakan represif abdi negara terhadap masyarakat sipil.
13. Menjamin kesejahteraan tenaga pendidik, tenaga kependidikan, serta tenaga kesehatan.
14. Menuntut pemerataan akses dan akomodasi kesehatan serta pendidikan, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
15. Menghentikan praktik pemanfaatan pekerja serta segala corak diskriminasi kelamin di bumi kerja.
16. Menghentikan segala corak represivitas terhadap pers dan menjamin kebebasan pers sebagai pilar demokrasi.
(frd/sur)
Add
as a preferred source on Google
[Gambas:Video CNN]
4 hari yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·