Di Balik Krisis Imigran di Ceuta, Muncul Dugaan Keterlibatan AS dan Israel

Foto nan diambil pada 24 Februari 2024 ini memperlihatkan pemandangan tembok dan pagar nan menandai perbatasan antara Maroko (kiri) dan enklave Melilla milik Spanyol di Afrika Utara(OSCAR DEL POZO / AFP)

DI tengah peristiwa gelombang imigrasi besar migrasi dari Maroko menuju wilayah otonom Spanyol, Ceuta, pada akhir Juli 2026 muncul dugaan bahwa arus migrasi massal dimanfaatkan untuk menciptakan kekacauan. Sejumlah pengamat menilai situasi tersebut kemungkinan dipengaruhi oleh dinamika politik internasional nan melibatkan Israel dan Amerika Serikat.

"Beberapa pengamat percaya bahwa Maroko memang mengatur kekacauan tersebut, kemungkinan besar mereka didorong oleh pihak lain, dengan menunjuk dua pemimpin nan mempunyai dendam unik terhadap Presiden Spanyol Sanchez, Presiden AS Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu," demikian laporan Al Jazeera dilansir, Senin (3/8).

Maroko merupakan salah satu negara kebanyakan Muslim di Afrika nan menjalin hubungan diplomatik dengan Israel pada 2020 melalui Perjanjian Abraham nan dimediasi oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Sebagai bagian dari kesepakatan tersebut, pemerintahan Trump memberikan support diplomatik kepada Maroko, termasuk dalam rumor Sahara Barat.

"Sebagai imbalannya, pemerintahan Trump telah memberikan support krusial kepada Maroko di PBB dan melalui saluran bilateral, membawa Rabat lebih dekat untuk mengamankan kendali nan lebih besar atas Sahara Barat," lanjutnya.

Sejak normalisasi hubungan dengan Israel, Maroko dinilai mengambil sikap nan lebih berkawan terhadap Tel Aviv dibandingkan Spanyol. Sementara itu pada 2024, pemerintah Spanyol menolak memberikan izin kepada kapal kargo berbendera Amerika Serikat nan membawa persenjataan untuk Israel untuk bersandar di Pelabuhan Algeciras. Kapal tersebut kemudian dialihkan ke pelabuhan di Maroko.

Pada tahun nan sama, otoritas Maroko mengizinkan kapal perang Israel singgah di Pelabuhan Tangier untuk mengisi bahan bakar dan logistik dalam perjalanan dari Amerika Serikat menuju Israel, setelah sebelumnya ditolak oleh Spanyol.

Di sisi lain, support pemerintah Spanyol terhadap Palestina menuai kritik dari sebagian kalangan di Israel. Mereka menilai sikap Madrid bertentangan dengan status Ceuta dan Melilla nan tetap berada di bawah manajemen Spanyol meski terletak di pesisir Afrika Utara.

Pada 2019, Yair Netanyahu, putra Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, pernah mengunggah peta Ceuta dan Melilla melalui media sosial.

"Kepada orang-orang Arab dan Muslim nan terhormat. Ingin membebaskan tanah Islam Arab nan diduduki? Ini adalah awal nan baik!," sebutnya.

Pernyataan serupa juga muncul dari sejumlah pengamat nan dikenal mendukung Israel.

"Warga Maroko kudu berkumpul, mengirimkan buldoser ke perbatasan, dan kemudian memasuki Ceuta dan Melilla tanpa senjata untuk mengibarkan bendera," tulis Michael Rubin, peneliti dari American Enterprise Institute, melalui tulisan di Middle East Forum.

Sementara itu, pada April, analis Maroko Amine Ayoub melalui tulisan di situs Israel Ynet News beranggapan bahwa ketegangan AS-Spanyol mengenai NATO dan Iran menciptakan kesempatan bagi Maroko untuk mendesak klaim atas Ceuta dan Melilla.

"Dengan Israel berada pada posisi untuk mendukung Rabat secara diplomatik dalam aliansi nan dipimpin AS nan semakin mengutamakan mitra kerja sama daripada negara-negara Eropa nan tetap menolak," ujarnya.

Di tengah krisis migrasi tersebut, pejabat Israel dan Spanyol juga terlibat saling sindir melalui media sosial. Perdebatan mencuat setelah Duta Besar Israel untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Danny Danon, menyinggung kebijakan migrasi Spanyol sekaligus mempertanyakan status Ceuta sebagai wilayah Spanyol.

Danon mengkritik pemerintah Madrid nan selama ini vokal mengecam operasi militer Israel di Gaza, namun sekarang kudu menetapkan status darurat akibat krisis migrasi nan terjadi di Ceuta. (H-4)