DFW Indonesia: Penyelarasan Zonasi Perikanan di Sulawesi Utara Diperlukan

, MANADO, – Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia menyatakan bahwa sejumlah pihak di Provinsi Sulawesi Utara telah menyusun rumusan penyelarasan tata kelola zonasi perikanan. Langkah ini diambil untuk memenuhi stabilitas ekonomi dan kewenangan pekerja perikanan di wilayah tersebut.

Menurut Cindy Mudeng, staf DFW Indonesia, terdapat 10 poin nan dirumuskan dalam perbincangan multipihak dan rapat koordinasi Unit Pengelola Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (UPP WPPNRI) 715, 716, dan 717. Salah satu poin krusial adalah urgensi untuk memberikan ruang elastisitas wilayah tangkap lintas zona.

Cindy menjelaskan bahwa transisi antara zona tiga WPPNRI 715 dan zona dua WPPNRI 716 perlu diatur bagi armada nan menggunakan perangkat tangkap selektif dan ramah lingkungan. Hal ini guna menjaga keberlangsungan upaya perikanan di Sulawesi Utara.

Rekomendasi Penting

DFW merekomendasikan penerapan sistem 'buka-tutup' dan penyusunan almanak musim tangkap berasas kajian saintifik dan uji coba di wilayah UPP WPPNRI. Ini dianggap sebagai pengganti dari pembatasan zonasi nan kaku.

Evaluasi dan sosialisasi mengenai Vessel Monitoring System (VMS) dan hukuman denda administratif juga diperlukan agar tidak membebani pelaku upaya dan nelayan lokal secara finansial.

DFW mendorong sinkronisasi izin perlindungan awak kapal perikanan dari pusat hingga wilayah dan mengoptimalkan Forum Daerah Perlindungan Pekerja Perikanan (FP3N) Provinsi Sulawesi Utara. Ini bermaksud untuk menangani pengaduan, pengawasan, dan eksekusi patokan perlindungan AKP secara lintas sektoral.

Peningkatan Standar dan Data

DFW juga menekankan pentingnya penyusunan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta perbaikan sistem rekrutmen pekerja perikanan sesuai standar HAM dan tuntutan pasar internasional.

Pembenahan info hasil tangkapan melalui penguatan pendataan di pelabuhan perikanan dan non-pelabuhan di UPP WPPNRI 716 sangat diperlukan sebagai pedoman kebijakan nasional nan jeli dan berkeadilan.

DFW mendesak pembentukan grup lintas lembaga pengelola perikanan di lingkup UPP WPPNRI 715, 716, dan 717 untuk memitigasi masalah keamanan dan keselamatan operasional kapal perikanan sebelum tindakan norma diambil.

Diskusi panel dan rapat koordinasi ini dihadiri oleh perwakilan dari beragam instansi, termasuk Kementerian Kelautan dan Perikanan, DKP Provinsi Sulawesi Utara, dan lembaga mengenai lainnya.

Konten ini diolah dengan support AI.

sumber : antara