Desil Bukan Indikator Tunggal untuk Dapat Bantuan Pemerintah!

Jakarta, CNBC Indonesia - Desil bukanlah parameter tunggal nan digunakan pemerintah untuk menyalurkan support sosial kepada masyarakat.

Wakil Ketua Forum Masyarakat Statistik Turro Wongkaren menjelaskan, desil dalam istilah statistik sebetulnya hanya menjadi bagian dari pencatatan kondisi sosial-ekonomi masyarakat namalain social registry, bukan social beneficiary alias penerima faedah sosial.

"Jadi berbeda antara social registry dengan beneficiary registry. Itu nan perlu dimengerti dulu. Kalau beneficiary registry itu adalah daftar dari orang-orang nan layak untuk menerima bantuan. Nah, jika social registry itu adalah daftar orang alias masyarakat menurut social economy-nya," kata Turro saat dihubungi CNBC Indonesia, dikutip Jumat (4/9/2026).

Karena sifatnya sebagai social registry, pencatat data, ialah Badan Pusat Statistik (BPS) tidak mengukur kondisi masyarakat untuk digolongkan pada golongan tertentu, melainkan sebatas posisi relatif tingkat kesejahteraannya.

Sumber info desil nan merupakan bagian dari Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) berasal dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), dan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek).

Data tersebut kemudian diperkaya dengan beragam info administratif serta disinkronkan secara berkala dengan info kependudukan nan dikelola oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil), Kementerian Dalam Negeri.

Adapun variabel nan dipertimbangkan dalam data-data pengelompokkan ke dalam desil 1-10 di antaranya kondisi perumahan, sumber air minum, bahan bakar dan daya untuk memasak, kepemilikan aset, daya dan konsumsi listrik, komposisi keluarga, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, serta disabilitas.

Variabel itu lampau diukur menggunakan metode statistik Proxy Means Test (PMT) untuk mengestimasi tingkat kesejahteraan family berasas karakter nan dapat diamati.

"Dan dari pengeluaran itu dibuat perengkingan dasil itu. Tapi itu bukan untuk menentukan dasilnya itu sendiri, bukan untuk menentukan siapa nan dapat apa, alias siapa nan layak dapat bantuan. nan begitu-begitu itu tergantung dari masing-masing kementerian-lembaga (K/L)," tegas Turro.

Tenaga Ahli Menteri Sosial Bidang Perencanaan dan Evaluasi Kebijakan Strategis Andy Kurniawan juga sebelumnya telah menjelaskan, desil DTSEN bukan ukuran langsung untuk menentukan seseorang kaya alias miskin maupun besaran penghasilan.

Desil menurutnya merupakan pemeringkatan relatif tingkat kesejahteraan masyarakat secara nasional. Setelah diurutkan dari tingkat kesejahteraan terendah hingga tertinggi, masyarakat kemudian dibagi menjadi 10 golongan nan disebut desil.

"Desil itu bukan sertifikat kaya dan miskin. Desil tidak bisa disamakan secara ekuivalen dengan penghasilan. Desil 1 penghasilannya sekian alias desil 10 penghasilannya sekian, itu tidak bisa," tutur Andy.

Karena berkarakter relatif, posisi desil seseorang dapat berubah meskipun kondisi ekonominya tidak mengalami perubahan. Perubahan dapat terjadi lantaran kondisi family lain dalam pemeringkatan juga berubah.

"Misalnya musibah di Sumatera, sehingga banyak orang nan jatuh miskin, maka otomatis desil saya bakal naik. Karena jika direngking ulang secara nasional, ada orang nan turun, maka ada orang nan naik (desilnya)," tegas dia.

Andy mengatakan DTSEN dimutakhirkan setiap tiga bulan sehingga dalam satu tahun terdapat empat jenis data. Perubahan desil nan cukup signifikan pada Volume 3 terjadi setelah masuknya sekitar 12 juta info baru dari BKKBN.

Menurutnya, rumor perubahan desil ramai diperbincangkan lantaran bertepatan dengan masa pendaftaran perguruan tinggi nan berangkaian dengan Kartu Indonesia Pintar (KIP), sekaligus adanya pembaruan DTSEN Volume 3.

"12 juta info baru ini adalah sumber pemutakhiran di volume ketiga. Sumber pemutakhiran di volume ketiga ini menyebabkan naik turunnya desil terasa sangat signifikan. Ini langsung dievaluasi oleh BPS dan memang indikasi di masyarakat kasuistis langsung kita tindaklanjuti," kata Andy.

Ia juga menegaskan, desil bukan syarat utama untuk menerima support sosial. Desil digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam menentukan prioritas, sedangkan masing-masing program mempunyai kriteria penerima tersendiri.

"Misalnya di dalam satu ruangan itu ada 10 orang nan berkuasa mendapatkan bantuan. Sementara pemerintah punya uangnya hanya untuk 5 orang. Maka desil berfaedah memilih 5 orang itu. nan berada di desil 1 tentu lebih prioritas daripada mereka di desil 4. nan di desil 4 lebih prioritas daripada mereka di desil 5. Itu langkah memilih prioritas," ucap Andy.

Selain itu, kriteria penerima support sosial juga melekat pada masing-masing program. Misalnya, meski seseorang berada pada desil 1 hingga 4 nan menjadi golongan prioritas PKH, orang tersebut tetap tidak dapat menerima support andaikan tidak memenuhi kriteria lain nan ditetapkan, seperti berstatus PNS.

Kenaikan desil juga tidak otomatis berfaedah seseorang menjadi lebih sejahtera dan kehilangan kewenangan atas support sosial. Penentuan penerima tetap mempertimbangkan kriteria program serta kesiapan kuota.

"Seolah-olah jika desil naik, sama dengan tambah kaya. Kalau tambah kaya, sama dengan bantuannya hilang. Itu sama sekali tidak benar. Dan jika bantuannya hilang, persepsi masyarakat adalah bantuannya dicabut, uangnya dialihkan ke program nan lain. Itu tidak benar. Karena jumlah support sosial itu tetap dan apalagi bertambah. Kenapa ada orang nan memenuhi syarat tapi tidak mendapatkan (bansos), lantaran kuotanya terbatas," ungkap Andy.

Terkait perubahan info pada DTSEN Volume 3, BPS telah menerbitkan DTSEN Volume 3.1 sebagai koreksi untuk memperbaiki perubahan desil nan sebelumnya mengalami lonjakan signifikan.

Masyarakat nan merasa datanya belum sesuai dalam DTSEN dapat mengusulkan pemutakhiran melalui pemerintah desa alias kelurahan dengan support operator SIKS-NG, ground check oleh pendamping PKH, BPS, maupun pemerintah daerah, alias secara berdikari melalui aplikasi Cek Bansos.

Pemutakhiran juga dapat dilakukan melalui jasa call center 021-171, WA 08877-171-171, serta kanal daring dtsen-form.bps.go.id dan perlinsos.kemensos.go.id.

(arj/arj) [Gambas:Video CNBC]