Demokrat Sebut Pidato AHY Soal Kekuasaan sebagai Pembelajaran Demokrasi

Liputan6.com, Jakarta - Partai Demokrat membantah pidato Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) soal kekuasaan tidak berjalan selamanya, sebagai sinyal bersiap maju dalam Pilpres 2029.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Dede Yusuf Macan Effendi menilai, pernyataan AHY merupakan bagian dari pembelajaran politik bagi kader Demokrat mengenai prinsip kerakyatan dan pemisah masa kekuasaan.

“Apa nan disampaikan Ketum Demokrat kan adalah pelajaran Demokrasi di manapun, apalagi di seluruh dunia, sejarah sudah membuktikan juga bahwa kekuasaan bukan milik seseorang selamanya. Karena ada nan namanya periodisasi,” kata Dede kepada wartawan, Selasa (8/9/2026).

Dia menjelaskan, sistem kerakyatan Indonesia juga mengenal periodisasi lima tahunan, baik di tingkat wilayah maupun pusat. Karena itu, pesan AHY dinilai berangkaian dengan tanggung jawab kader menjalankan amanah rakyat.

“Jadi semua itu pembelajaran politik bagi para kader Demokrat. Agar bekerja sesuai amanah nan diberikan rakyat,” ujarnya.

Dede juga menanggapi pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia nan menilai AHY memberikan sinyal kuat siap menjadi salah satu kontestan Pilpres 2029.

“Jadi saya rasa terlalu jauh jika ditanggapi lain oleh senior-senior tadi,” ucapnya.

Menurut Dede, Demokrat menghormati ketua partai lain nan menyampaikan pandangan politik kepada kadernya. Ia menyebut pidato politik memang menjadi bagian dari aktivitas partai.

“Kami pun selalu respek jika ada ketua partai lain memberikan pandangan politik ke kadernya, lantaran itulah namanya pidato politik,” tuturnya.

Dede menegaskan Demokrat saat ini tetap berkutat pada pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu. Karena itu, dia menilai pembicaraan mengenai Pilpres 2029 tetap terlalu jauh.

“Kita aja tetap sibuk ngurusin revisi UU Pemilu, jadi pasti tetap jauh lah urusan itu,” katanya.

Sementara itu, Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) Partai Demokrat Herzaky Mahendra juga menilai pernyataan AHY tidak lebih dari penegasan mengenai siklus kekuasaan dalam demokrasi.

“Memang benar, jika kekuasaan itu ada batasnya. Konstitusi juga menegaskan itu. Jadi, wajar-wajar saja jika beliau menyampaikan itu,” ujar Herzaky.

Herzaky mengatakan pesan utama AHY justru mengenai tanggung jawab kepada rakyat nan tidak berhujung meski seseorang berada di dalam ataupun di luar pemerintahan.

“Gunakan kekuasaan ini untuk melayani! Perjuangkan kebijakan, legislasi, anggaran nan berpihak pada rakyat,” katanya.

Ia menilai pidato tersebut justru mengingatkan kader nan sedang memegang amanah kekuasaan, termasuk mereka nan berada di pemerintahan dan kepala daerah, agar menggunakan kewenangan untuk memberikan solusi bagi masyarakat.