Demo Buruh Meledak, Kereta-Pesawat hingga Sekolah Lumpuh

2 minggu yang lalu

Jakarta, CNBC Indonesia - Portugal kembali dilanda tindakan mogok umum nan melumpuhkan beragam jasa publik pada Rabu (3/6/2026) waktu setempat. Aksi tersebut menjadi mogok nasional kedua dalam enam bulan terakhir, dipicu penolakan serikat pekerja terhadap rencana reformasi ketenagakerjaan nan tengah didorong pemerintah.

Ketua konfederasi serikat pekerja terbesar Portugal, CGTP, Tiago Oliveira, menilai reformasi tersebut justru bakal memperburuk kondisi pekerja. Menurutnya, perubahan patokan itu berpotensi memperluas praktik kerja tidak tetap, melonggarkan pengaturan jam kerja, mempermudah pemutusan hubungan kerja (PHK), serta membatasi kewenangan mogok dan perlindungan bagi orang tua pekerja.

"Paket reformasi ini bakal memperburuk kondisi pekerja dengan memperkuat pekerjaan nan tidak pasti, menderegulasi jam kerja, mempermudah pemecatan, dan membatasi hak-hak pekerja," ujar Oliveira kepada Reuters, Kamis (4/6/2026).

Aksi mogok nan digalang CGTP berakibat luas terhadap aktivitas masyarakat. Operator kereta api milik negara, CP, menghentikan jasa kereta jarak jauh dan sebagian besar rute regional. Sementara itu, jaringan metro di ibu kota Lisbon juga terpaksa ditutup.

Gangguan turut terjadi di sektor pendidikan dan kesehatan. Sekolah-sekolah di beragam wilayah Portugal tidak beraksi akibat minimnya staf nan masuk kerja. Rumah sakit juga menunda sebagian besar operasi dan agenda konsultasi setelah para perawat ikut serta dalam tindakan mogok.

Di sektor penerbangan, maskapai nasional TAP Portugal hanya mengoperasikan 79 penerbangan dari lebih dari 300 agenda harian nan biasanya tersedia. Maskapai Iberia juga memperkirakan pengurangan operasional penerbangan sebesar 50%-75% selama tindakan berlangsung.

Pemerintah Portugal nan dipimpin koalisi kanan-tengah diperkirakan tetap bakal meloloskan rancangan undang-undang tersebut dengan support partai sayap kanan Chega. Reformasi itu mencakup perubahan terhadap lebih dari 100 pasal dalam kode ketenagakerjaan nasional dengan tujuan meningkatkan produktivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Namun, para pekerja menilai patokan baru tersebut bakal semakin memperlemah posisi buruh. Rodrigo Azevedo, pegawai bank berumur 30 tahun, mengatakan reformasi itu berpotensi membikin pekerja muda terjebak dalam perjanjian kerja nan tidak pasti sepanjang pekerjaan mereka.

"Paket ketenagakerjaan ini merupakan ancaman besar bukan hanya bagi masa depan pekerja muda, tetapi juga bagi kondisi kami saat ini," kata Azevedo.

Menurutnya, reformasi tersebut dapat membuka jalan bagi perusahaan untuk meminta tenaga kerja bekerja hingga 50 jam per minggu tanpa tambahan upah, naik dari standar 40 jam per minggu nan bertindak saat ini. Aturan baru juga dinilai mempermudah perusahaan melakukan PHK dan menggantikan pekerja dengan tenaga alih daya nan lebih murah.

Di sisi lain, Menteri Tenaga Kerja Portugal Maria do Rosario Ramalho menegaskan akibat tindakan mogok tidak sebesar nan diklaim serikat pekerja. Ia menyebut tingkat partisipasi pekerja sektor swasta relatif rendah.

"Sebagian besar pekerja tetap bekerja dan ekonomi tidak berhenti," ujar Ramalho kepada wartawan.

Berdasarkan rancangan reformasi tersebut, perusahaan bakal lebih mudah melakukan PHK dengan argumen nan dianggap sah. Selain itu, perusahaan juga dapat menolak mengembalikan pekerja ke posisi semula setelah terbukti terjadi PHK ilegal, selama perusahaan bersedia bayar kompensasi. Reformasi itu juga mencabut sejumlah pembatasan mengenai penggunaan tenaga kerja alih daya.

Aksi mogok kali ini menjadi lanjutan dari gelombang protes nan meningkat di Portugal. Pada Desember lalu, negara itu juga mengalami mogok umum pertama sejak demonstrasi besar menentang kebijakan penghematan anggaran pada 2013.

(tfa/luc)

Add