Defisit di Bawah 3 Persen Terjaga

ilustrasi defisit APBN.(MI)

EKONOM Center of Reform on Economics (CoRE) Indonesia, Dipo Satria Ramli turut memberikan pandangannya mengenai dengan postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) nan disampaikan Presiden Prabowo Subianto pada Jumat (14/8).

Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto menargetkan penerimaan negara bisa terkumpul Rp3.426 triliun pada tahun depan. Angka ini naik sekitar 8,6% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 nan dipatok sebesar Rp3.153,6 triliun.

Sementara, shopping negara ditargetkan sebesar Rp4.097,2 triliun, naik dari APBN 2026 nan sebesar Rp3.842,7 triliun. Kemudian, defisit ditargetkan sebesar 2,4% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka defisit ini turun dari APBN 2026 ialah 2,68% terhadap PDB.

“Mengenai defisit, jika dari saya sih, saya sangat merapresiasi ya pemerintah tetap komit angkanya berada di bawah 3%. Terlepas semua pro dan con, menurut saya ini adalah perihal nan sangat bagus. Karena memang kita juga sempat dengar ada rumor bahwa rencana (defisit) dinaikkan ke 3,5 (persen) Dengan Pak Presiden mengkonfirmasi sekali lagi di bawah 3%, menurut saya ini sebenarnya adalah perihal nan sangat baik,” kata Dipo.

Lebih jauh, dirinya menyebut bahwa shopping negara nan ditargetkan sebesar Rp4.097,2 triliun pada 2027 sebagai langkah garang dari pemerintah. “Tadi ya kembali kita memilih pertumbuhan alias hati-hati, ini sudah jelas pertumbuhan lantaran Rp4.000 triliun ya, lantaran ini angkanya sangat fantastis, sangat agresif. Dimana di banyak negara-negara, terutama negara-negara OECD saat ini, mereka sangat-sangat berhati dalam shopping fiskal,” sebutnya.

Ia juga menyoroti shopping fiskal pemerintah nan bermaksud untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program-program nan tidak langsung seperti Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan lainnya nan dinilai kurang efektif. Ia juga menamnahkan, pertumbuhan ekonomi 6% nan ditargetkan pemerintah untuk 2027 juga perlu diteliti lagi secara lebih lanjut. (Fal/P-3)