Defisit APBN Rp240,1 Triliun, Pemerintah Harus Waspada

APBN Defisit (Foto: Okezone)

JAKARTA - Guru Besar Universitas Airlangga, Rahma Gafmi menilai kejadian defisit APBN Kuartal I 2026 nan menyentuh Rp240,1 triliun alias sekitar 34 persen dari sasaran tahunan sebagai corak strategi front-loading nan agresif. Namun, realisasi ini perlu disikapi dengan kewaspadaan tinggi guna menghindari akibat hard landing pada kuartal berikutnya.

Menurut Rahma, publik tidak perlu panik secara berlebihan selama parameter esensial seperti pertumbuhan ekonomi dan rasio utang terhadap PDB tetap dalam pemisah aman. Ia memandang pengumuman defisit oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai sebuah "alarm kebijakan".

"Pengumuman ini berfaedah sebagai sirine kebijakan, agar kementerian/lembaga mulai mengerem shopping nan tidak produktif dan konsentrasi menjaga daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian global," tulis Rahma dalam analisisnya, dikutip Rabu (8/4/2026).

Defisit nan mencapai 34 persen dalam tiga bulan pertama, melampaui rata-rata ideal 25 persen per kuartal, dilihat sebagai langkah taktis Kemenkeu untuk mengamankan likuiditas. Rahma mencatat pola ini serupa dengan Kuartal I-2025 sebagai upaya mengantisipasi perubahan suku kembang dunia dan gejolak geopolitik.

Namun, Rahma memperingatkan bahwa setiap rupiah defisit berkonsekuensi pada penambahan utang baru melalui Surat Berharga Negara (SBN).

"Mengingat suku kembang dunia nan tetap fluktuatif, setiap rupiah defisit berfaedah ada kebutuhan utang baru. Waspada di sini artinya pemerintah kudu menghitung ulang efektivitas publikasi Surat Berharga Negara (SBN)," jelasnya.