Deddy Sitorus Respons Ajakan Gibran Ngantor di IKN: Dengan Senang Hati

Jakarta, CNN Indonesia --

Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Deddy Sitorus merespons rayuan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka soal sama-sama berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) Kalimantan Timur.

Deddy mengaku dengan senang hati menyambut rayuan itu karena IKN berada tidak jauh dengan wilayah pemilihan (dapil) sebagai personil DPR.

Namun, dia mengingatkan adanya perbedaan antara lembaga pelaksana dan legislatif.

"Wah, dengan senang hati. IKN itu tetanggaan dengan dapil saya, jadi tak perlu ongkos mahal-mahal buat ke dapil. Masalahnya, Pak Wapres itu mungkin gak ngerti nature dan bedanya bagian pelaksana dengan bagian legislatif," kata Deddy saat dihubungi, Jumat (10/4).

Deddy menegaskan dirinya bukan bagian dari bagian pelaksana seperti menteri, kepala lembaga, alias kepala jenderal nan didukung perangkat birokrasi dan anggaran.

Menurutnya, jika diminta ke IKN, sama saja dengan membujuk liburan alias menyepi lantaran pekerjaan sebagai personil komisi berkarakter kolektif.

"Usulan saya itu serius, gedung-gedung pelaksana nan sudah dibangun itu kudu dimanfaatkan agar tidak masuk kategori pemborosan," katanya.

Di IKN, kata dia, sudah dibangun akomodasi untuk presiden, wakil presiden dan menteri koordinator beserta perangkat penunjangnya.

Ia mengatakan tidak ada salahnya akomodasi itu dimanfaatkan secara bergantian masing-masing selama 1 bulan.

"Kalau tidak memungkinkan semua dalam satu kementerian, bisa satu alias dua kedirjenan. Masa iya duit negara yg sudah lenyap ratusan triliun tidak dimanfaatkan?" ujar dia.

Menurutnya, tidak masalah jika DPR kudu berkantor di IKN. Namun, DPR bekerja secara kolektif dalam komisi-komisi dan perangkat kelengkapan majelis (AKD) beserta para mitra unsur eksekutifnya.

Ia mengatakan DPR hanya bisa melakukan fungsinya di IKN jika para mitra juga di ada di sana.

"Misalnya, jika komisi 2 ke sana maka kudu ada unsur Kemendagri, Kementerian ATR/BPN, KPU, Bawaslu, Men-PAN/RB dan yg lainya di sana. Jika tidak, di sana itu mau ngapain?" katanya.

Ia menduga Gibran tidak mengikuti proses pembangunan IKN. Ia mengatakan sampai saat ini belum ada prasarana legislatif dan yudikatif nan dibangun di IKN.

"Jadi saya sarankan agar Pak Wapres ngajak kementerian dan alias lembaga pemerintahan mana nan relevan diajak ke sana. Ke sana itu buat kerja, bukan menyepi," katanya.

Gibran sebelumnya membujuk Deddy untuk sama-sama berkantor di IKN.

Pernyataan itu disampaikan Gibran untuk merespons Deddy nan meminta Gibran untuk berkantor di IKN.

"Terima kasih atas masukan dari Bapak Anggota Dewan nan Terhormat Dedy Sitorus. Nanti kita sama-sama berkantor di IKN," kata Gibran dalam keterangan tertulis, Kamis (9/4).

Ia mengatakan IKN telah ditetapkan sebagai ibukota politik di tahun 2028.

"Sehingga penyelenggaraan negara baik dari sisi eksekutif, yudikatif dan legislatif kudu terpenuhi," ujarnya.

Sebelumnya dalam rapat antara Otorita IKN dan Komisi II DPR pada (30/3), Deddy sempat menyinggung soal wacana Wapres berkantor di IKN.

"Dari dulu saya minta itu. Wakil Presiden, Menteri Kehutanan, Menteri Desa, Menteri Transmigrasi sana, dong, tinggal. Uang negara itu barang," kata dia.

Pernyataan itu dilontarkan Deddy sembari menekankan pentingnya pemanfaatan gedung-gedung nan telah dibangun di IKN. Ia pun meminta Kepala OIKN Basuki berbincang dengan Presiden Prabowo Subianto mengenai perihal ini.

"Bagaimana kita memanfaatkan itu, Pak (Basuki)? Tolonglah obrolan dengan Pak Presiden dengan menteri-menteri nan ada agar kita utilisasi, Pak. Jahat kita sama rakyat, peralatan berdiri, enggak digunakan, duit dibakar untuk maintenance (perawatan)," ucapnya.

(yoa/gil)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNN]