DBH Belum Cair, DPRD DKI Ungkap Dampaknya Bagi Pembangunan Jakarta

Ida menyebut pencairan DBH sangat mendesak lantaran berangkaian langsung dengan pembiayaan beragam program prioritas, seperti pembangunan jalan, pengendalian banjir, penanganan sampah, hingga pembangunan prasarana lainnya.

“Jalan itu kan kudu terbangun terus, tidak bisa berhenti. Kebutuhan-kebutuhan banjir, mengurangi banjir, sampah, ini kan butuh biaya. Nah, jika biaya bagi hasil tidak diberikan, ini kan salah satunya pendapatan nan memang diberikan ke pusat,” tuturnya.

Ida optimistis pemerintah pusat bakal merespons usulan tersebut. Ia menilai nilai DBH nan diminta tidak terlalu besar dibandingkan total APBN, tetapi sangat berfaedah bagi keberlangsungan pembangunan Jakarta.

“Saya percaya jika Pak Presiden dengar pasti dicairkan, lantaran ini kan mini banget jika buat pemerintah pusat. Sedangkan buat kita sangat berarti,” ujar Ida.

Lebih lanjut, Ida mengungkapkan pagu anggaran Komisi D DPRD DKI Jakarta saat ini sekitar Rp 13 triliun, sedangkan kebutuhan program mencapai sekitar Rp 15 triliun. Artinya, tetap terdapat kekurangan anggaran sekitar Rp 2 triliun.