Data Desil tidak Sesuai, Mensos: Pemerintah Buka Saluran Pemutakhiran

Ilustrasi(Antara)

MENTERI Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf alias Gus Ipul meminta masyarakat aktif melaporkan andaikan menemukan ketidaksesuaian info desil dengan kondisi sosial ekonomi sebenarnya. Pemerintah membuka ruang pemutakhiran untuk memperbaiki kesalahan data, baik inclusion error maupun exclusion error.

Gus Ipul mengatakan, masyarakat nan menemukan penduduk tidak layak menerima support sosial maupun penduduk nan semestinya menerima tetapi justru tidak tercatat dapat menyampaikan laporan untuk segera ditindaklanjuti.

"Jadi kami minta masyarakat ya, jika misalnya menemukan penerima faedah alias masyarakat nan tidak layak menerima alias masyarakat nan memang sesungguhnya layak menerima tapi malah dia exclude, itu bisa kita perbaiki segera," kata Gus Ipul, dikutip Selasa (2/9).

Menurut Gus Ipul, pemerintah telah menyediakan sejumlah sistem nan dapat digunakan masyarakat untuk mengusulkan perubahan data. Mekanisme tersebut mencakup jalur umum melalui musyawarah di tingkat RT/RW, kemudian diteruskan ke kelurahan alias desa hingga Dinas Sosial menggunakan aplikasi SIKS-NG.

Selain sistem formal, masyarakat juga dapat menyampaikan laporan melalui jalur partisipatif, seperti aplikasi Cek Bansos, Call Center, dan WhatsApp Center.

"Salurannya kita buka lewat WA, kita buka lewat Command Center, kita buka lewat aplikasi Cek Bansos, kita buka lewat desa-desa dengan aplikasi SIKS-NG, di sana ada operator info desa, dan sekarang ada sekali lagi digitalisasi Bansos," ujarnya.

Gus Ipul menegaskan keterbukaan terhadap laporan masyarakat merupakan bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kualitas info penerima support sosial. Setiap info mengenai kondisi aktual di lapangan, kata dia, bakal menjadi bahan untuk melakukan pemutakhiran.

"Jadi jika ada keluhan, setiap ada fakta-fakta nan ada di lapangan, kita segera tindaklanjuti, kita segera mutakhirkan," imbuhnya.

Dia juga mengapresiasi masyarakat nan turut memberikan info dan menyampaikan keluhan mengenai info penerima manfaat. Partisipasi tersebut dinilai krusial agar info sosial ekonomi nan digunakan pemerintah semakin sesuai dengan kondisi masyarakat.

"Jadi itu tentu kita apresiasi dan kita buka untuk dilakukan pemutakhiran, Insya Allah info kita bakal makin akurat," kata Gus Ipul.

Gus Ipul menjelaskan pemutakhiran info perlu dilakukan secara berkepanjangan lantaran kondisi sosial ekonomi masyarakat terus berubah. Perubahan tersebut dapat terjadi akibat beragam faktor, mulai dari adanya penduduk nan meninggal alias lahir, perpindahan tempat tinggal, pernikahan, hingga perubahan tingkat kesejahteraan.

Karena itu, kecermatan info menjadi salah satu aspek krusial dalam menentukan ketepatan sasaran program pemerintah, khususnya support sosial.

"Ini (pemutakhiran) penting, lantaran info menjadi penentu apakah program kita tepat sasaran, program kita sampai kepada mereka nan berhak," jelasnya.

Sebagai informasi, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dikelola oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Dalam proses pemutakhiran, Kementerian Sosial berbareng pemerintah wilayah turut membantu memperbarui info melalui beragam saluran nan telah disediakan.

Gus Ipul menilai keberadaan pengelola tunggal info dapat mempermudah proses konsolidasi sekaligus meningkatkan kecermatan info nan menjadi dasar penyaluran program pemerintah.

"Prinsip nan pertama bahwa pemerintah mau terbuka. Pemerintah dibawah pengarahan Bapak Presiden Prabowo mau melibatkan seluruh masyarakat agar kita memperoleh info nan akurat. Nah dengan adanya pengelola tunggal info ini, ialah BPS, ini memudahkan kita untuk konsolidasi," pungkasnya. (E-4)