Dasco: Satgas Mitigasi PHK Segera Bergerak, Titik Rawan Sudah Dipetakan

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyebut Satgas Mitigasi PHK dan Kesejahteraan Buruh bakal segera bergerak merespons ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) nan mulai muncul di sejumlah sektor akibat kondisi ekonomi saat ini.

Hal itu disampaikan Dasco saat menghadiri pembukaan Kongres III Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) di Hotel Acacia, Senen, Jakarta Pusat, Minggu (7/6).

Menurut Dasco, pemerintah telah membentuk Satgas Mitigasi PHK dan Kesejahteraan Buruh nan melibatkan para ketua serikat pekerja sebagai personil majelis pengarah.

“Pemerintah telah merilis Satgas Mitigasi PHK dan Kesejahteraan Buruh nan juga personil majelis pengarahnya adalah ketua-ketua serikat pekerja nan ada di Indonesia,” kata Dasco dalam sambutannya.

Ia mengungkapkan satgas tersebut bakal segera menggelar rapat dalam waktu dekat untuk memetakan dan mengantisipasi potensi gelombang PHK nan dilaporkan organisasi pekerja kepada pemerintah.

“Nah sehingga mungkin masalah mitigasi PHK dan kemudian kesejahteraan pekerja nan pada saat ini juga sudah mulai kita sama-sama tahu PHK dengan situasi dan kondisi saat ini mulai terdampak, mungkin pekan depan ini sudah saya dengar bakal ada rapat-rapat dalam perihal memitigasi PHK nan ada,” ujarnya.

Menurut Dasco, info dari para ketua serikat pekerja menjadi salah satu bahan krusial bagi pemerintah untuk mendeteksi sektor maupun wilayah nan berpotensi mengalami PHK.

“Sesuai dengan masukan-masukan dari ketua-ketua serikat pekerja nan sudah memberikan info kepada pemerintah mana-mana saja titik rawan nan sejenak lagi bakal terkena akibat PHK,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Dasco juga menyinggung peran Desk Ketenagakerjaan Polri nan sebelumnya mendapat sejumlah masukan dari perwakilan Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) mengenai penanganan kasus ketenagakerjaan.

Menurut dia, Desk Ketenagakerjaan Polri selama ini telah membantu penanganan akibat PHK, termasuk menghubungkan pekerja terdampak dengan wilayah alias sektor nan tetap memerlukan tenaga kerja.

“Selama ini kita tahu Desk Ketenagakerjaan Polri banyak membantu dalam mengalokasi alias kemudian merelokasi daerah-daerah nan kemudian terdampak PHK lampau kemudian mengisi tempat di mana wilayah nan tetap butuh tenaga kerja,” ujar Dasco.

Ia menilai model kerja tersebut perlu diperluas melalui Satgas Mitigasi PHK dan Kesejahteraan Buruh agar dampaknya lebih besar bagi pekerja.

“Ini menurut kami perihal nan sangat baik dan jika perlu ditingkatkan dalam skala nan lebih besar di Satgas Mitigasi PHK dan Kesejahteraan Buruh di pihak pemerintah,” jelasnya.