1 bulan yang lalu
Jakarta, CNBC Indonesia - Keamanan pangan dalam negeri sekarang menjadi konsentrasi utama pemerintah, tidak kalah krusial dari standar ekspor. KKP menilai tantangan di pasar domestik justru lebih kompleks.
Rantai pasok nan panjang serta kekuasaan pelaku UMKM membikin pengawasan menjadi tidak mudah. Karena itu, dibutuhkan sistem nan terintegrasi dan konsisten.
Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal KKP Andy Artha Donny Oktopura menjelaskan langkah nan diambil pemerintah.
"Kami membangun sistem keamanan pangan domestik mulai dari hulu hingga ke distribusi," ujarnya dalam forum Food Summit 2026 CNBC Indonesia dengan tema "Indonesia Food Safety Urgency: Towards a New Policy Framework" di Jakarta, Senin (27/4/2026).
Sistem ini mencakup sertifikasi produksi, pengolahan, hingga distribusi. Semua tahap kudu memenuhi standar nan telah ditetapkan.
"Kita perbaiki sistem sertifikasi di hulu, di pengolahan, sampai ke distribusi," kata Andy.
KKP juga menggandeng pemerintah wilayah dan pelaku upaya untuk memastikan penerapan melangkah efektif. Kolaborasi menjadi kunci utama.
"Kami bekerja sama dengan pemerintah wilayah dan pelaku upaya untuk mengimplementasikan sistem ini," jelasnya.
Selain pengawasan, edukasi kepada masyarakat juga menjadi prioritas. Perubahan pola pikir dinilai krusial dalam menjaga kualitas pangan.
"Kita kudu mulai memandang bahwa nan krusial bukan hanya nilai murah, tapi juga keamanan pangan," ungkap Andy.
Langkah ini diharapkan bisa meningkatkan kualitas konsumsi masyarakat Indonesia. Tidak hanya cukup secara kuantitas, tetapi juga kondusif dan sehat.
Ke depan, KKP optimistis sistem ini bisa menjawab beragam tantangan di sektor pangan domestik. Standar keamanan bakal semakin diperketat.
"Harapannya, produk perikanan nan dikonsumsi masyarakat betul-betul kondusif dan berkualitas," tutupnya.
(dce)
Add
as a preferred
source on Google
[Gambas:Video CNBC]
English (US) · 
Indonesian (ID) ·