Dapat Rp 139 T dari Kemenkeu, Menhan Minta Tambahan Rp 195 T untuk 2027

Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan pihaknya memerlukan anggaran Rp 667 triliun di 2027. Kendati demikian, pihaknya mendapat pagu sugestif dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Bappenas di nomor Rp 139 triliun.

Hal itu disampaikan Menhan Sjafrie usai rapat tertutup dengan Komisi I DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/6/2026). Sjafrie menyebut kebutuhan sistem pertahanan negara selalu bergerak dan meningkat apalagi di kondisi geopolitik nan tak menentu.

"Inti dari rapat tadi adalah penyampaian RKP (rencana kerja pemerintah) dan RKA (rencana kerja anggaran) untuk 2027. Perlu diketahui oleh teman-teman sekalian bahwa kebutuhan sistem pertahanan negara itu selalu bergerak dan selalu meningkat lantaran di mana-mana di seluruh dunia, sistem pertahanan negara itu adalah aspek utama untuk menjaga kedaulatan negara, khususnya kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia," kata Sjafrie.

Sjafrie menilai untuk anggaran 2027, Kemenhan memerlukan anggaran Rp 667 triliun. Namun, Sjafrie mengatakan Kemenkeu hanya memberi anggaran Rp 139 triliun.

"Oleh lantaran itu, dalam tahun 2027, kami mengusulkan rencana kebutuhan anggaran sebanyak Rp 667 triliun. Ini adalah konsep nan kita buat dengan terus memperhatikan skala prioritas dan dinamika tugas nan diberikan kepada Kementerian Pertahanan dan juga Tentara Nasional Indonesia sebagai instrumen dari pertahanan negara," ujar Sjafrie.

"Akan tetapi, kami juga kudu mengikuti pengarahan nan sudah dikeluarkan oleh Bappenas dan Kementerian Keuangan bahwa pagu sugestif nan diberikan kepada anggaran pertahanan ini adalah Rp 139 triliun," tambahnya.

Untuk itu, Kemenhan pun mengusulkan tambahan anggaran ke DPR agar mendekati pengajuan nan dibutuhkan. Adapun jumlah tambahan anggaran nan diusulkan senilai Rp 195 triliun.

"Oleh lantaran itu, kami tadi sudah mengusulkan anggaran tambahan melalui Komisi I DPR RI untuk diteruskan kepada Badan Anggaran agar kami bisa menambah anggaran sebanyak Rp 195 triliun. Hal ini tentunya mempunyai makna nan sangat besar terhadap kedaulatan negara lantaran sistem pertahanan negara itu adalah safety belt dari pembangunan nasional," ungkapnya.

Sjafrie menjelaskan peruntukan dari tambahan anggaran itu, salah satunya mengenai pembangunan kekuatan TNI di lokasi. Sjafrie juga menyinggung mengenai tugas TNI dalam membangun jembatan imbas musibah alam.

"Contoh adalah nan berasosiasi dengan center of gravity, baik itu di Papua dan juga di beberapa tempat lain. Ini memerlukan pembangunan kekuatan. Di samping itu juga tugas-tugas bergerak kita untuk mendukung pemerintah di dalam perihal pembangunan, sarana dan prasarana nan kita sudah ketahui jejak akibat dari musibah alam," kata Sjafrie.

"Jadi sekarang TNI juga sedang menjalankan tugas untuk membangun jembatan dan sebagainya. Itulah nan kami usulkan kepada Komisi I dengan angan tambahan ini bisa mendapatkan restu dari Badan Anggaran dan disetujui untuk menjadi alokasi anggaran APBN pertahanan negara di tahun 2027," imbuhnya.

(dwr/rfs)