Jakarta -
Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) menilai rencana BPI Danantara terlibat dalam setiap pengambilan keputusan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) bukanlah perihal nan wajar. Pasalnya, APINDO menilai Danantara lebih menyerupai pelaku upaya dibanding kreator kebijakan.
Ketua Komite Analis Kebijakan Ekonomi APINDO Aviliani mengatakan, dibandingkan Danantara, bakal lebih tepat jika nan masuk ke KSSK adalah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Menurutnya, kementerian tersebut mempunyai peran krusial dalam mengoordinasikan sektor riil sehingga kebijakan finansial dapat melangkah selaras dengan kebutuhan bumi usaha.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Danantara itu sama sebenarnya dengan sektor swasta, bagian dari BUMN kan. Mestinya nan masuk itu lebih ke kementerian, lantaran kementerian itu nan membikin kebijakan," ujarnya di Kantor APINDO, Jakarta, Selasa (28/7/2026).
Aviliani menduga argumen Danantara dilibatkan dalam KSSK lantaran lembaga tersebut bakal menerbitkan obligasi dalam jumlah besar nan berpotensi memengaruhi stabilitas sistem keuangan.
"Mungkin kenapa Danantara masuk, lantaran Danantara bakal mengeluarkan obligasi nan cukup besar. Nah, obligasi nan cukup besar itu bakal mempengaruhi sistem finansial juga, gitu. Itu kemungkinan kenapa Danantara dimasukkan. Jadi memang nggak... nggak wajar, tapi kemungkinan penyebabnya adalah lantaran bakal besar obligasi nan dikeluarkan oleh Danantara, gitu," ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengarahkan agar BPI Danantara terlibat dalam setiap pengambilan keputusan KSSK.
KSSK bekerja memantau dan menjaga ketahanan sistem finansial nasional. Selama ini, KSSK beranggotakan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Arahan tersebut diungkapkan Rosan usai mengikuti rapat terbatas berbareng Presiden Prabowo Subianto dan jejeran KSSK di Istana Kepresidenan.
"Nanti ini KSSK diminta juga untuk melibatkan Danantara dalam pengambilan setiap keputusannya," kata Chief Executive Officer (CEO) Danantara, Rosan Roeslani, di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (27/7/2026).
Rosan mengatakan, dengan keterlibatan Danantara di KSSK, setiap keputusan nan diambil diharapkan dapat memberikan akibat lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi tidak hanya didorong dari sisi moneter dan fiskal, tetapi juga dari bumi usaha, khususnya BUMN.
"Supaya mempunyai akibat juga langsung ke perekonomian dan usaha, tidak hanya dari sisi fiskal dan moneter saja. Jadi lebih ke whole ecosystem-nya. Jadi arahannya adalah KSSK plus, plus Danantara," jelas Rosan.
Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa dengan adanya pengarahan dari Prabowo tersebut, ke depan Danantara bakal mengikuti setiap rapat KSSK berbareng personil lainnya.
"(Ke depan ikut rapat?) Iya, tadi arahannya sih begitu," ujar Rosan.
(hrp/fdl)
1 hari yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·