Danantara & Bank BUMN Turun Tangan Atasi Cash Flow Proyek Sekolah Rakyat

Operator mengoperasikan perangkat berat pada proyek pembangunan Sekolah Rakyat Jawa Tengah 1 di Candiyasan, Kertek, Wonosobo, Jawa Tengah, Jumat (15/3/2026).(ANTARA/ANIS EFIZUDIN)

Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, meminta Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara alias Danantara berbareng perbankan BUMN (Himbara) untuk turun tangan membantu kelancaran proyek Sekolah Rakyat (SR). Langkah ini diambil guna mengatasi hambatan arus kas (cash flow) nan dihadapi sejumlah kontraktor di lapangan.

Hingga akhir Mei 2026, progres bentuk pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II di 93 letak telah mencapai 62,63%. Namun, progres finansial tercatat tetap di nomor 41,76%. Ketimpangan ini memicu tekanan pada likuiditas penyedia jasa nan berpotensi menghalang sasaran penyelesaian pada Juni 2026.

Sinergi Danantara dan Himbara untuk Likuiditas Kontraktor

Dody Hanggodo menegaskan bahwa koordinasi dengan Danantara menjadi krusial lantaran lembaga tersebut sekarang memegang peran strategis dalam pengelolaan investasi dan aset negara. Dengan support Danantara, diharapkan perbankan Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) dapat memberikan skema pembiayaan nan lebih elastis bagi para kontraktor.

“Untuk penyedia jasa nan mengalami hambatan cash flow, kami sudah berkoordinasi dengan Danantara agar dapat dibantu oleh perbankan Himbara. Tujuannya agar tidak ada pekerjaan nan terhenti hanya lantaran masalah administratif pendanaan,” ujar Dody dalam keterangan resminya.

Percepatan Pembangunan Menuju Tahun Ajaran Baru

Kementerian PU menargetkan seluruh 93 titik Sekolah Rakyat Tahap II dapat fungsional sepenuhnya pada Juli 2026, bertepatan dengan dimulainya tahun aliran baru. Untuk mengejar sasaran tersebut, sejumlah strategi teknis telah diterapkan:

• Penambahan Shift Kerja: Pekerjaan dilakukan dalam tiga shift selama 24 jam.
• Dukungan Zeni TNI: Pelibatan personel TNI pada titik-titik proyek nan mengalami keterlambatan progres signifikan.
• Satgas Percepatan: Pembentukan satuan tugas unik untuk monitoring mingguan guna memangkas halangan birokrasi.

Persiapan Tahap III dan Masalah Lahan

Selain konsentrasi pada Tahap II, pemerintah mulai menyiapkan pembangunan Sekolah Rakyat Tahap III nan mencakup 107 letak baru. Namun, Dody mengingatkan bahwa tantangan utama pada tahap berikutnya adalah kesiapan lahan (readiness criteria).

Ia meminta pemerintah daerah, dengan jembatan dari Kantor Staf Presiden (KSP) dan Kemendagri, untuk segera menuntaskan status kepemilikan lahan dan AMDAL. Jika manajemen lahan tuntas, lelang dapat segera dimulai dengan sasaran penyelesaian permanen pada Juni 2027.

“Kami berambisi siswa-siswi nan saat ini berada di SR rintisan dapat segera pindah ke gedung permanen pada tahun aliran 2027 mendatang,” pungkasnya.