Daerah Penghasil Sawit Dukung Kemandirian Energi Nasional

, PALU, – Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI) menyatakan bahwa wilayah penghasil sawit memiliki peran krusial dalam mendukung ketahanan dan kemandirian daya nasional. Hal ini disampaikan oleh Ketua Harian AKPSI, Delis J Hehi, dalam keterangan tertulisnya nan diterima di Palu, Selasa.

Menurut Delis, hilirisasi sawit dan program biodiesel tidak hanya berakibat pada sektor energi, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan petani sawit serta memperkuat perekonomian daerah. Oleh lantaran itu, keadilan fiskal, stabilitas nilai sawit rakyat, dan keterlibatan aktif wilayah kudu menjadi prioritas bersama.

Pada pertemuan dengan Dewan Energi Nasional (DEN) di Jakarta, Selasa (2/6), AKPSI membahas sinkronisasi kebijakan hilirisasi sawit nasional, percepatan penerapan mandatori biodiesel menuju B50, serta penguatan kewenangan fiskal wilayah melalui skema Dana Bagi Hasil (DBH) sawit.

"AKPSI mendukung penuh kebijakan pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam mendorong transformasi daya menuju penerapan B50 dan pencapaian sasaran Net Zero Emission 2050," ujar Delis, nan juga menjabat sebagai Bupati Morowali Utara.

Sinergi Lintas Sektor

Delis menekankan pentingnya sinergitas lintas sektor agar kebijakan daya berbasis sawit tidak hanya berorientasi pada sasaran nasional, tetapi juga memberikan akibat ekonomi bagi masyarakat di wilayah penghasil. Pemerintah wilayah diharapkan berkedudukan aktif dalam percepatan perencanaan daya nasional dan dilibatkan dalam pengawasan nilai sawit rakyat, penguatan infrastruktur, serta kepastian izin investasi.

AKPSI juga menyampaikan usulan mengenai optimasi peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam pengelolaan lahan sawit agrinas untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), penyelesaian ketidakpastian norma mengenai Hak Guna Usaha (HGU), dan penguatan kerja sama transisi daya dengan rencana penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) berbareng DEN.

Dalam pertemuan tersebut, AKPSI dan DEN mencapai empat poin kesepakatan, termasuk komitmen DEN untuk menjembatani koordinasi antara AKPSI dan Kementerian Pertanian guna memperkuat pengawasan nilai sawit rakyat dan optimasi produktivitas perkebunan.

DEN juga menyatakan kesiapan memfasilitasi koordinasi antara AKPSI dan Kementerian Keuangan mengenai pertimbangan formula DBH sawit agar lebih transparan dan berkeadilan bagi wilayah penghasil.

Sementara itu, Anggota DEN Satya Widya Yudha menyambut baik langkah proaktif AKPSI dalam mendukung percepatan transisi daya nasional. Ia menegaskan bahwa keterlibatan aktif wilayah penghasil sawit sangat menentukan keberhasilan agenda kemandirian daya nan berkelanjutan.

Konten ini diolah dengan support AI.

sumber : antara