China Ngamuk ke Tetangga RI, Langsung Jatuhkan Sanksi ke Pejabat Ini

4 hari yang lalu

Jakarta, CNBC Indonesia - Otoritas pemerintah China secara resmi menjatuhkan hukuman berat berupa larangan masuk ke wilayah teritorinya terhadap Menteri Pertahanan Filipina, Gilberto Teodoro, beserta seluruh personil keluarganya pada Kamis, (11/06/2026). Langkah garang Beijing ini diambil sebagai respons atas beragam pernyataan keras nan dilontarkan sang menteri mengenai sengketa wilayah di area Laut China Selatan.

Mengutip laporan Al Jazeera, Kementerian Luar Negeri China merilis pernyataan tertulis nan menegaskan bahwa Teodoro, istri, beserta anak-anaknya sekarang dilarang keras untuk menginjakkan kaki di daratan utama China, termasuk wilayah manajemen unik Hong Kong dan Makau. Ketegangan diplomatik kedua negara ini langsung menarik perhatian besar dari pengamat geopolitik di area Asia Tenggara.

"Organisasi dan perseorangan di China tidak bakal diizinkan untuk terlibat dalam transaksi, kerja sama, alias aktivitas lainnya dengan dia, pasangannya, dan anaknya," rilis resmi Kementerian Luar Negeri China mengenai ekspansi hukuman ekonomi individual nan menyasar family Menhan Filipina tersebut.

Pihak Beijing menilai retorika politik nan kerap digaungkan oleh Teodoro selama ini telah merusak kepentingan sah China secara sepihak serta menyabotase hubungan bilateral nan telah terjalin antara China dan Filipina. Larangan masuk ini menandai babak baru eskalasi bentrok berkepanjangan antara kedua negara dalam memperebutkan kedaulatan jalur perairan strategis tersebut.

Emoh Pusing, Menhan Filipina Sebut Tak Punya Rencana Berkunjung

Merespons berita pencekalan tersebut, Teodoro mengaku sama sekali tidak terkejut dan enggan ambil pusing dengan keputusan sepihak dari Beijing. Dirinya menegaskan bahwa hukuman tersebut sama sekali tidak bakal memengaruhi kehidupan pribadi maupun komitmen politiknya dalam mempertahankan kedaulatan negaranya.

Berdasarkan laporan media lokal Filipina, ABS-CBN, Teodoro secara sinis menyatakan bahwa dirinya memang sama sekali tidak mempunyai niat alias kesukaan untuk menginjakkan kaki di negara gorden bambu tersebut dalam waktu dekat.

"Saya tidak mempunyai aset di China, dan saya tidak mempunyai rencana untuk pergi ke sana. Bahkan jika saya mau berkunjung, lantaran makanannya nan lezat dan orang-orangnya nan ramah, perihal itu tertutupi oleh jenis pemerintahan nan mereka miliki," tegas Teodoro menyindir sistem otoriter pemerintah Beijing.

Sengketa di Laut China Selatan sendiri terus membara meskipun Pengadilan Arbitrase Internasional pada tahun 2016 silam telah memutuskan bahwa klaim teritorial historis sembilan garis putus-putus milik Beijing sama sekali tidak mempunyai dasar norma nan kuat. Sanksi ini pun dinilai sebagai corak kejengkelan China atas ketegaran sikap Manila di lapangan.

Saling Sikut Di Laut Dan Teater Politik Internasional

Guna menegakkan klaim wilayahnya, militer China secara rutin mengerahkan armada kapal perang angkatan laut serta kapal penjaga pantai (coast guard) dalam skala besar ke jalur pelayaran strategis tersebut. Manuver patroli garang ini sengaja dilakukan untuk memblokade dan mencegah kapal-kapal logistik maupun nelayan Filipina mengakses terumbu karang dan pulau-pulau krusial di area area ekonomi exclusif mereka.

Kondisi tersebut membikin bentrok bentuk di lautan lepas menjadi pemandangan nan tidak terhindarkan dalam beberapa bulan terakhir. Kapal militer dan kapal sipil kedua negara kerap terlibat tindakan saling sikut, tabrakan, hingga penyemprotan meriam air nan menyebabkan kerusakan armada serta melukai para pelaut di lapangan.

"Manila tidak bakal pernah mengorbankan integritas teritorial dan kedaulatan nasional kami," kecam Teodoro dalam pidato resminya pada forum KTT Keamanan Shangri-La Dialogue di Singapura bulan lalu, nan langsung memicu kemarahan delegasi militer China.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Mao Ning, langsung membalas pernyataan tersebut dengan menuduh Menhan Filipina sengaja memainkan teater politik demi untung pribadi.

"Manila sengaja mencari panggung internasional dengan langkah menjelek-jelekkan gambaran perdamaian nan coba ditawarkan oleh China, apalagi ketika kesejahteraan masyarakat di area sedang dipertaruhkan akibat ketegangan nan terus meningkat," tuturnya.

(tps/tps)

Add