China Batalkan Kontrak Pembelian Batu Bara dari RI? Ini Kata ESDM

1 jam yang lalu

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) angkat bunyi perihal rumor nan beredar di publik bahwa pembeli dari China menunda hingga membatalkan perjanjian pembelian batu bara dari Indonesia. Isu ini terutama lantaran adanya kebijakan baru Pemerintah Indonesia mengenai ekspor satu pintu melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) unik ekspor, ialah PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) mulai 1 Juni 2026.

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno menyebut bahwa pemerintah sejauh ini belum menerima laporan resmi mengenai adanya pembatalan perjanjian dari pembeli asal China. Tri menegaskan bahwa pihaknya terus memantau perkembangan harian ekspor tambang.

"Saya jika sampai sekarang nan mengenai dengan China itu sampai sekarang belum dapat info nan clear betul. Perusahaan mana nan di-cancel oleh China, terus apa berapa quantity-nya dan lain sebagainya saya belum dapat informasi," kata Tri saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Tri memastikan, hingga saat ini belum ada info alias identitas perusahaan tambang spesifik nan melaporkan adanya penundaan alias pembatalan komitmen pembelian dari mitra jual beli di luar negeri.

"Kalau berita malah saya dapatnya dari media malahan. He eh," imbuhnya.

Seperti diketahui, pemerintah resmi mewajibkan seluruh eksportir batu bara, minyak sawit mentah (CPO), dan ferroalloy (paduan besi) untuk melaporkan aktivitas ekspornya melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) mulai 1 Juni 2026.

Saat ini, kebijakan tersebut masuk tahap awal transisi pembenahan tata kelola ekspor sumber daya alam satu pintu.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa kebijakan ini bermaksud untuk memperkuat pengawasan serta validitas info ekspor Tanah Air. Ia menekankan bahwa tanggungjawab lapor ini ditujukan untuk mencegah praktik manipulasi nilai dan pelarian devisa hasil ekspor (DHE) ke luar negeri.

Masa transisi menuju penerapan penuh kebijakan tersebut dilakukan hingga 31 Desember 2026. Kemudian, pemerintah menargetkan kebijakan ekspor melalui PT DSI ini bisa diimplementasikan secara penuh paling lambat pada 1 Januari 2027.

Lalu, gimana tahapannya?

Dalam masa transisi per 1 Juni 2026, para eksportir tetap dapat melakukan aktivitas perdagangan internasional secara berdikari namun wajib menyinkronkan info transaksinya kepada negara. Proses pelaporan tersebut dilayani oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui portal CEISA 4.0 guna memastikan validitas info sebelum masuk ke tahap penerapan penuh pada 1 Januari 2027.

"Dalam periode ini bakal terus dilakukan pertimbangan dalam 3 bulan pertama dan pertimbangan ini menjadi dasar bagi penerapan tahap berikutnya. Sesuai dengan tahapan nan disiapkan, penerapan secara penuh bertindak paling lambat 1 Januari 2027," papar Airlangga.

Penetapan ketiga komoditas utama tersebut didasarkan pada besarnya kontribusi ke negara terhadap total ekspor nasional nan mencapai US$ 66,13 miliar setara Rp 1.179 triliun (asumsi kurs Rp 17.832 per US$) alias sebesar 23,4% dari total ekspor nasional.

"Dan ini adalah penopang surplus neraca perdagangan nan terjadi selama 71 bulan berturut-turut dengan gambaran nilai ekspor batu bara sekitar US$ 24,48 miliar, kemudian kelapa sawit CPO sebesar US$ 24,42 miliar, kemudian mengenai dengan ferroalloy alias besi paduan sebesar US$ 16,49 miliar," paparnya.

Airlangga menegaskan, kebijakan ini tak lain untuk mencegah praktik under-invoicing dan transfer pricing.

"Tujuannya untuk mencegah praktik under-invoicing, transfer pricing, dan mengenai dengan pelarian devisa hasil ekspor sehingga nilai ekspor nan tercatat menggambarkan besarnya transaksi ekspor nan sebenarnya, sehingga tanggungjawab terhadap negara dan penerimaan negara dari penyelenggaraan ekspor lebih optimal," jelasnya.

Di lain sisi, Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria mengatakan masa transisi menuju penerapan penuh bertindak selama 7 bulan, dimulai pada 1 Juni 2026.

"Ada masa transisi 6 bulan, kurang lebih 7 bulan dari 1 Juni sampai dengan 31 Desember. Dan di dalam masa transisi ini, tadi disampaikan juga apa nan sudah bakal dilakukan," kata Dony dalam kesempatan nan sama.

Pihaknya sendiri tengah melakukan proses seleksi sumber daya manusia dalam PT DSI. Targetnya, proses tersebut selesai pada pekan ini. Tidak hanya itu, PT DSI juga menyiapkan serangkaian teknologi mumpuni sebelum kebijakan tersebut diberlakukan secara penuh tahun depan.

"Kemudian juga berangkaian dengan teknologi, kita juga sedang men-develop satu sistem nan baik," tambahnya.

"Kami dari Danantara Indonesia bakal berupaya sebaik mungkin dan dapat diawasi oleh masyarakat Indonesia dalam penerapan program ini," tandasnya.

(wia)

Add