Chaos! Krisis Ekonomi Memburuk, Presiden Tetapkan Darurat Nasional

1 jam yang lalu

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Bolivia mengambil langkah drastis untuk menghadapi krisis nan terus membesar setelah Presiden Rodrigo Paz pada Sabtu (20/6/2026) waktu setempat mengumumkan status keadaan darurat nasional. Keputusan tersebut diambil setelah berminggu-minggu tindakan protes antipemerintah nan dipicu kenaikan biaya hidup dan tekanan ekonomi berkembang menjadi krisis politik nan makin dalam.

Penetapan keadaan darurat dilakukan di tengah blokade jalan nan meluas di beragam wilayah negara Amerika Selatan tersebut. Aksi tersebut telah mengganggu pengedaran barang-barang penting, memukul aktivitas ekonomi, dan memicu kekhawatiran bakal memburuknya kondisi kemanusiaan.

Gelombang demonstrasi nan didukung serikat pekerja, golongan petani, serta pendukung mantan Presiden Evo Morales sekarang tidak hanya menuntut perbaikan kondisi ekonomi, tetapi juga mendesak Presiden Paz untuk mengundurkan diri dari jabatannya.

Menurut info Kantor Ombudsman Bolivia, blokade jalan nan berjalan selama sekitar 50 hari terakhir telah menyebabkan kelangkaan makanan, bahan bakar, dan pasokan medis di sejumlah wilayah negara itu. Situasi tersebut juga membikin roda perekonomian nyaris terhenti.

Kantor Ombudsman mencatat sedikitnya 14 orang meninggal bumi dalam periode 1 Mei hingga 15 Juni mengenai gejolak nan berlangsung.

Dalam pidato kenegaraan nan disampaikan kepada publik, Paz mengatakan pemerintah tidak dapat lagi membiarkan situasi tersebut terus berlanjut.

"Saya telah mengatur penerapan Status Keadaan Darurat untuk membebaskan jalan-jalan di negara ini," kata Paz, dilansir CNN International.

"Warga Bolivia tidak dapat terus menjadi sandera blokade nan menghalangi mereka bekerja, belajar, menerima perawatan medis, memenuhi kebutuhan hidup, dan membawa nafkah ke rumah mereka."

Paz menjelaskan bahwa penetapan keadaan darurat membuka jalan bagi militer dan kepolisian untuk mengambil tindakan dalam memulihkan ketertiban di seluruh wilayah Bolivia. Menurutnya, langkah tersebut bermaksud untuk mengembalikan kondisi normal di negara nan saat ini sedang dilanda ketegangan politik dan sosial.

"Kelompok-kelompok terorganisasi terus menggunakan kekerasan untuk melumpuhkan negara," ujarnya.

Sebelumnya, pada bulan lalu, Paz telah menandatangani undang-undang nan memberikan kewenangan kepada militer untuk terlibat dalam penanganan bentrok internal. Namun saat itu dia menyatakan bahwa pemberlakuan keadaan darurat hanya bakal menjadi pilihan terakhir andaikan upaya perbincangan kandas menghasilkan solusi.

Dalam pidatonya pada Sabtu, Paz mengatakan seluruh upaya perbincangan telah dilakukan sebelum pemerintah memutuskan mengambil langkah tersebut.

"Setelah menghabiskan seluruh upaya dialog, setelah mencapai kesepakatan dengan mereka nan mempunyai tuntutan nan sah, dan setelah dengan jelas mengidentifikasi mereka nan menggunakan kekerasan untuk mencoba mengguncang stabilitas Bolivia, kami telah mengambil keputusan untuk memberlakukan keadaan darurat di seluruh wilayah nasional," katanya.

Paz, seorang politikus berpatokan tengah, baru menjabat sebagai presiden tujuh bulan lampau setelah memenangkan pemilihan nan menandai perubahan besar dalam politik Bolivia.

Ia mengambil alih pemerintahan di tengah krisis ekonomi terburuk nan dialami negara tersebut dalam satu generasi terakhir. Krisis itu turut mendorong berakhirnya nyaris dua dasawarsa kekuasaan politik golongan kiri nan dipimpin Gerakan Menuju Sosialisme alias Movement to Socialism (MAS).

Sejak 2006, Bolivia nyaris secara terus-menerus diperintah oleh pemerintahan nan berafiliasi dengan MAS, termasuk di bawah kepemimpinan Evo Morales.

Terpilihnya Paz dipandang sebagai perubahan politik berhistoris bagi negara tersebut. Sejak menjabat, Paz berupaya mempererat hubungan diplomatik dengan Amerika Serikat nan mengalami ketegangan sejak 2009.

Pada September lalu, dia mengumumkan rencana kerja sama ekonomi senilai US$1,5 miliar dengan pejabat AS guna membantu menjamin pasokan bahan bakar bagi Bolivia.

Dukungan Washington terhadap pemerintahan Paz pun kembali ditegaskan awal bulan ini. Pada 4 Juni, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat merilis ringkasan percakapan antara Menteri Luar Negeri Marco Rubio dan Presiden Bolivia Rodrigo Paz.

Dalam keterangan tersebut disebutkan adanya "komitmen tak tergoyahkan Amerika Serikat untuk mendukung kerakyatan Bolivia dan pemerintahan Paz saat membangun kembali negara itu setelah 20 tahun kebijakan sosialis nan gagal."

Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Tommy Pigott, juga mengatakan Washington meningkatkan support darurat untuk Bolivia.

"Menteri Luar Negeri mencatat bahwa Amerika Serikat sedang meningkatkan support darurat dan support operasi logistik di Bolivia untuk membantu mereka nan menghadapi kekurangan makanan dan pasokan medis nan akut akibat blokade jalan terlarangan nan dimaksudkan untuk mengguncang stabilitas masyarakat Bolivia," kata Pigott.

Krisis nan sedang berjalan bermulai pada Mei lampau ketika pemerintah Paz memangkas subsidi bahan bakar nan telah lama berlaku. Kebijakan tersebut diambil sebagai bagian dari upaya pemerintah mengurangi defisit anggaran negara.

Namun langkah itu memicu kemarahan publik lantaran terjadi di tengah kondisi ekonomi nan sudah sangat tertekan.

Bolivia saat ini menghadapi kekurangan devisa, sementara ekspor gas alam nan selama bertahun-tahun menjadi sumber utama pendapatan negara mengalami penurunan tajam. Pada saat nan sama, inflasi mencapai level tertinggi dalam 40 tahun terakhir dan pasokan bahan bakar menjadi semakin langka.

Situasi tersebut memicu gelombang protes nan terus meluas dalam beberapa pekan terakhir.

Selain menuntut pengunduran diri Presiden Paz, golongan serikat pekerja dan organisasi masyarakat juga mendesak pemerintah meningkatkan bayaran serta mengatasi kelangkaan bahan bakar dan dolar AS nan menjadi masalah utama perekonomian Bolivia.

(luc/luc)

Add