CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani menyambangi instansi Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto untuk membahas pembangunan pusat finansial alias Indonesia Financial Center (IFC) di Bali.
Rapat nan dilaksanakan, Selasa (5/5), itu juga dihadiri oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, dan Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi.
"Kita juga kelak bakal dipanggil Bapak Presiden membicarakan untuk pendirian dari Indonesia Financial Center," ungkap Rosan kepada awak media, Selasa (5/5).
Rosan mengatakan, rapat tersebut juga membahas potensi letak IFC, izin nan perlu disiapkan pemerintah, hingga insentif nan bakal digelontorkan kepada pelaku upaya di pusat finansial tersebut, kendati dia enggan membeberkannya secara rinci.
"Kita lihat lokasi-lokasinya kemarin di Bali dan hal-hal apa saja nan perlu dilakukan baik itu dari segi regulasinya, dari segi hukumnya, dari segi insentifnya, dan nan lain-lain. Nah itu, pembahasannya seperti itu," jelasnya.
Rosan juga tidak menjelaskan insentif apa saja nan dibahas pada rapat tersebut. Dia hanya menyebut bahwa pemerintah bakal membandingkan konsep pusat finansial di negara lain seperti Abu Dhabi dan Singapura.
"Ini kan baru meeting kita nan pertama, kelak dari kita juga bakal lihat komparasi dengan financial center nan di Dubai, nan ada di Abu Dhabi, nan ada di Singapura, dan nan lain-lain," tuturnya.
Terlepas dari perihal itu, dia juga menegaskan pembahasan insentif merupakan ranah Badan Otorita nan baru saja dibentuk unik untuk IFC. Sementara Danantara hanya menjadi pemrakarsa pembangunan.
"Nanti itu ada Badan otoritas sendiri, dalam perihal ini kita bakal sebagai pemrakarsa mungkin pembangunan dari area pembangunan financial center itu," tandas Rosan.
Sebelumnya, pemerintah memang tengah mematangkan rencana pembentukan pusat finansial internasional di Bali. Proyek ini diharapkan menjadi pintu masuk pengembangan jasa family office di Indonesia, sekaligus menarik aliran biaya dunia di tengah dinamika geopolitik.
Airlangga menyebut Bali mempunyai daya tarik tersendiri untuk menjadi letak financial hub tersebut. Pemerintah saat ini konsentrasi menyiapkan kerangka izin agar sesuai dengan kebutuhan industri, termasuk untuk mendukung operasional financial center dan family office.
“Tentu kita lihat ada kesempatan untuk financial center untuk kita mempersiapkan dengan adanya perubahan geopolitik maka Bali menjadi menarik. Untuk itu kita sedang siapkan regulasinya dan juga seberapa jauh izin itu mengakomodasi apa nan diminta pendirian daripada financial center atau family office,” ujar Airlangga.
Konsep nan disiapkan pemerintah juga tidak sepenuhnya berbasis pengelolaan negara. Modelnya bakal melibatkan pihak non-pemerintah, mengikuti praktik nan sudah melangkah di sejumlah negara lain.
“Tentunya financial center kan seluruhnya dikelola oleh dalam tanda petik non pemerintah. Tapi jika Danantara mengelola boleh juga,” katanya.
Rencana ini sebelumnya telah dibahas berbareng Dewan Ekonomi Nasional (DEN). Pemerintah memandang IFC sebagai strategi untuk meningkatkan daya saing Indonesia dalam menarik biaya global, khususnya dari perseorangan dengan kekayaan besar nan mencari letak pengelolaan aset nan stabil.
Jika terealisasi, keberadaan IFC dan skema family office di Bali diharapkan dapat memperluas sumber investasi baru serta memperdalam pasar finansial domestik. Namun, pemerintah tetap perlu memastikan kesiapan regulasi, insentif, dan kepastian norma agar bisa bersaing dengan negara lain nan lebih dulu menjadi tujuan utama jasa serupa.
1 bulan yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·