Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut pemerintah memerlukan biaya sekitar USD 1,4 miliar untuk program vaksinasi Human Papillomavirus (HPV) bagi sekitar 10 juta anak wanita di usia 10-11 tahun.
Hal itu disampaikan Budi dalam paparannya pada Indonesia Health Partners Meeting (IHPM) ke-4 di Hotel Shangri-La, Jakarta Pusat, Selasa (15/9).
Budi menjelaskan bahwa kanker serviks menjadi salah satu penyakit nan menyebabkan banyak kematian pada wanita Indonesia. Berdasarkan paparannya, kanker serviks menyebabkan sekitar 21.000–24.000 kematian setiap tahun.
Menurut Budi, kanker serviks dapat dicegah melalui vaksinasi HPV. Dalam perihal ini, pemerintah Indonesia telah meluncurkan kampanye vaksinasi HPV secara nasional sejak 2022.
Ia pun membandingkan nilai vaksin HPV dengan biaya pengobatan kanker serviks nan jauh lebih mahal. Kata dia, satu dosis vaksin HPV dibanderol sekitar USD 120–140 dan dapat memberikan perlindungan seumur hidup.
“Jadi, nilai satu dosis vaksin HPV sekitar USD 120 hingga 140 sekali saja, dan dapat melindungi Anda seumur hidup,” kata Budi.
“Jika Anda tidak melakukannya dan terkena kanker serviks, Anda kudu ke rumah sakit untuk menjalani kemoterapi, radioterapi, dan pengobatan lainnya. Biayanya dengan mudah mencapai USD 20 ribu, apalagi mungkin USD 100 ribu,” lanjutnya.
Saat ini, vaksinasi HPV menyasar anak wanita usia 10-11 tahun. Budi menghitung, golongan usia tersebut mencakup sekitar 10 juta anak.
“10 juta dikalikan USD 140, saya memerlukan USD 1,4 miliar. Saya memerlukan USD 1,4 miliar untuk memvaksinasi golongan usia ini,” paparnya.
Selain itu, Budi mengatakan pemerintah juga mau memperluas vaksinasi HPV ke golongan usia 15-16 tahun dan 20-21 tahun agar seluruh wanita Indonesia terlindungi dari kanker serviks.
“Dan sekarang saya mau lebih garang masuk ke usia 15 dan 16 tahun, lampau 20 hingga 21 tahun, sehingga seluruh wanita Indonesia terlindungi, dan tidak ada lagi wanita Indonesia nan meninggal lantaran kanker serviks,” tegasnya.
Karena itu, Budi pun meminta support donor untuk membantu menutup kebutuhan anggaran vaksinasi tersebut andaikan anggaran dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) belum mencukupi.
“Kalau saya tidak mendapatkannya dari Kementerian Keuangan, alias Kementerian Keuangan hanya memberi saya 1 miliar alias 1,2 miliar dolar AS, saya bisa meminta support Anda semua untuk menutupi sisanya,” imbuh Budi.
44 menit yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·