Cegah Data Palsu, Pemerintah Pakai Liveness Detection untuk KTP-IKD Tahun Ini

Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, mengungkapkan pemerintah bakal mulai menerapkan teknologi liveness detection dalam jasa manajemen kependudukan, khususnya untuk pembuatan KTP elektronik dan Identitas Kependudukan Digital (IKD) pada tahun ini.

Hal tersebut disampaikan Bima dalam rapat berbareng Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/4).

“Tentu lantaran seluruh rakyat belum mengalami insentif untuk menggunakan itu. Jadi jika dulu era Covid kan kita punya PeduliLindungi nan jika tidak punya itu maka kita tidak bisa ke mana-mana. Nah jadi IKD kita belum ke sana,” ujar Bima.

“Ditambah kemudian ada kebutuhan untuk melakukan verifikasi ya, untuk memastikan bahwa penduduk negara tersebut betul-betul real gitu ya. Nah lantaran itu, tahun ini kita bakal menerapkan liveness detection,” lanjutnya.

Ia menjelaskan, teknologi liveness detection bakal memastikan bahwa info nan digunakan betul-betul berasal dari perseorangan nan bersangkutan, bukan dari robot alias identitas palsu.

“Ya jadi agar semuanya bisa dikonfirmasi ketika membikin KTP, ketika membikin IKD itu betul-betul orangnya. Jadi tidak robot, bukan fake begitu. Ini teknologi liveness detection, jadi langsung selfie dan kemudian terkonfirmasi bahwa itu bukan fake, bukan palsu, dan bukan robot. Itu mulai tahun ini,” katanya.

Dengan penerapan teknologi ini, pemerintah menargetkan peningkatan signifikan dalam aktivasi IKD. Bima menyebut sasaran aktivasi IKD pada tahun ini mencapai 20 persen.

“Dan artinya jika liveness detection ini kemudian melangkah dengan baik, maka aktivasi IKD bakal melonjak. Ya targetnya tahun ini 20% gitu. Itu capaian-capaian kita,” tuturnya.

Selain itu, Bima memaparkan capaian manajemen kependudukan lainnya.

Ia menyebut jumlah masyarakat Indonesia saat ini mencapai 288 juta jiwa, dengan komposisi laki-laki dan wanita nan relatif seimbang. Perekaman KTP elektronik juga telah mencapai nyaris 98 persen.

Di sisi lain, pemerintah mengeklaim persoalan kelangkaan blangko KTP nan sempat terjadi sebelum 2023 sekarang sudah teratasi, seiring perubahan sistem pengadaan dari lelang ke e-katalog serta peningkatan support anggaran pusat.

Bima juga menegaskan upaya jemput bola terus dilakukan oleh Direktorat Jenderal Dukcapil, termasuk menjangkau wilayah pedalaman dan wilayah bencana.

“Terutama wilayah pedalaman, ini ada banyak sekali aktivitas untuk memenuhi target-target arsip kependudukan di penduduk nan ada di pedalaman, Singkawang, Tapin, Kapuas, Bulungan, dan sebagainya. Kemudian juga kemarin Pak Menteri arahkan langsung untuk Dukcapil turun dan berkantor di wilayah bencana. Jadi tidak dipungut biaya semua dokumen-dokumen kependudukan kita cetak kembali,” ungkapnya.

Tak hanya itu, perhatian unik juga diberikan kepada penyandang disabilitas nan dinilai tetap menghadapi hambatan dalam pendataan.

“Keluarga itu banyak nan tidak mendaftarkan personil keluarganya sebagai disabilitas. Jadi ketika mereka pemilu mereka nggak dapat kartu sebagai disabilitas. Jadi banyak keluhan juga nan seperti tadi,” jelas Bima.

Ia juga menyoroti pentingnya penguatan prasarana info kependudukan, mulai dari kapabilitas server, keamanan sistem, hingga backup system.

“Nah ini kita terus berupaya untuk menganggarkan, memberikan penguatan pada aspek-aspek tadi, penguatan prasarana info center, server atau storage, kemudian penguatan jaringan dan penguatan sistem backup dan support system,” pungkasnya.