Catatan Komisi II DPR soal Gaji PNS Lewat Kopdes, Soroti Bank Daerah

Jakarta, CNN Indonesia --

Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menanggapi usulan pemeritahan Prabowo Subianto yang bakal menyalurkan penghasilan pegawai negeri sipil (PNS) dibayarkan melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), bukan lagi lewat bank.

Menurutnya, beberapa asosiasi bank wilayah cemas terhadap perpindahan penyaluran penghasilan PNS dari bank wilayah ke KDKMP.

"Dalam beberapa waktu terakhir, Asosiasi Perbankan Daerah alias Asbanda nan merupakan golongan dari bank-bank pembangunan wilayah seluruh Indonesia mengkhawatirkan adanya perpindahan kas dan transfer penghasilan dari bank-bank wilayah ke Himpunan Bank Milik Negara (Himbara)," kata Rifqinizamy saat dihubungi wartawan pada Kamis (15/10).

Jika kelak usulan ini diterapkan, Rifqinizamy juga cemas biaya bank wilayah bakal terserap ke KDKMP sebanyak 70 persen. Hal ini dikhawatirkan membikin bank-bank wilayah dapat kolaps.

"Hal ini tentu membikin biaya murah nan ada di bank-bank wilayah sejumlah rata-rata 70% bakal bergeser dan itu bakal membikin banyak bank wilayah kita kolaps di Indonesia," ucapnya.

Bagi Komisi II DPR RI, bank wilayah sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) kudu dilindungi. Atas dasar itu, sebagai Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy mengusulkan skema penyaluran penghasilan PNS melalui dua cara.

Pertama, bagi PNS di wilayah pusat dapat langsung melalui KDKMP. Namun, bagi PNS nan berada di daerah, penyaluran gajinya tetap melalui bank wilayah dan diperbolehkan bekerja sama dengan KDKMP wilayah masing-masing.

"Dengan itu kemudian ekosistemnya tetap terjaga," ucap Rifqinizamy.

Hal ini karena PNS maupun PPPK mempunyai angsuran nan dominan berada di bank-bank daerah. Jika penyaluran penghasilan tidak lagi melalui bank daerah, dikhawatirkan bank wilayah kesulitan melakukan pembayaran otomatis (autodebet) terhadap tanggungjawab PNS dan PPPK tersebut.

"Inilah nan saya kira perlu mendapat perhatian kita, hal-hal teknis tetapi kemudian jangan sampai kebijakan negara nan satu mematikan kemudian ekosistem negara nan lain," ujar politikus NasDem itu.

Sebelumnya, diberitakan pemerintah menyiapkan skema pembayaran penghasilan pegawai negeri sipil (PNS) melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih). Rencana tersebut ditargetkan mulai diterapkan tahun ini alias 2026.

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengatakan, usulan pembayaran penghasilan PNS melalui koperasi telah disampaikan kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Saat ini, pemerintah tengah mempersiapkan sistem pembayaran tersebut.

"Mekanismenya mungkin udah dianggarin kelak pembayarannya, melalui, sudah diajukan ke Kementerian Keuangan, sudah bakal siap dibayarkan," kata Ferry dikutip detikFinance di Kantor Kementerian Koordinator Pangan, Jakarta Pusat, Rabu (14/10).

Ketika ditanya apakah pembayaran penghasilan PNS melalui Kopdes Merah Putih bakal dimulai pada 2027 alias tahun ini, Ferry memberikan jawaban singkat. Menurutnya pembayaran bakal dilakukan tahun ini.

"Sekarang," tegas Ferry

Meski demikian, Ferry belum menjelaskan secara terperinci sistem penyaluran penghasilan PNS melalui koperasi. Belum dijelaskan pula kapan pembayaran pertama bakal dilakukan dan koperasi mana saja nan bakal dilibatkan.

(knf/kid)