Cara Tak Biasa Bupati Jember Benahi Data Kemiskinan Jadi Referensi Baru

Bupati Jember, Muhammad Fawait alias Gus Fawait, melakukan langkah nan tidak biasa dalam membenahi info kemiskinan.

Pada awalnya, dia meletakkan keraguan terhadap validitas info nan tersaji di atas kertas dengan kondisi sebenarnya.

Gus Fawait pun mau beban pikirannya segera terjawab. Lantas, muncul buahpikiran pengerahan seluruh aparatur sipil negara (ASN) untuk melakukan pemeriksaan faktual.

Berbekal pedoman dan petunjuk teknis nan disusun tim buatan Gus Fawait, sekitar 20 ribu ASN wajib datang ke rumah-rumah penduduk miskin.

Mereka wajib memandang mengobservasi kondisi tempat tujuan, memverifikasi langsung info warga, dan melaporkan hasil temuannya dalam corak dokumentasi.

Selama aktivitas berjalan satu bulan dalam rentang waktu 17 April hingga 17 Mei 2026 lampau banyak pihak nan menyoal langkah tersebut. Sebab, pengerahan ASN berkarakter pengabdian tanpa ada imbalan.

Namun, Gus Fawait membuktikan hasilnya. Terungkap kebenaran bahwa ada 16.766 penduduk sudah meninggal dunia, tapi tetap tercatat hidup di info kemiskinan.

Ditambah lagi temuan sebanyak 10.703 penduduk nan berdomisili di luar daerah. Namun, ribuan orang-orang tersebut selama ini dinyatakan sebagai penduduk miskin Jember.

Rangkaian kisah dari Jember mengemuka dalam forum nasional berjudul 'Sosialisasi Rencana Induk dan Inovasi Daerah dalam Percepatan Pengentasan Kemiskinan' nan digelar oleh Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan di Jakarta, Kamis (21/5).

Forum tersebut turut dihadiri langsung oleh Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, Kementerian PAN RB, Badan Pusat Statistik (BPS) dan perwakilan 14 pemerintah daerah.

Wakil Kepala BP Taskin, Iwan Sumule sampai terpukau sehingga memuji langkah Gus Fawait. Menurutnya, terobosan nan demikian bisa menjadi rujukan baru bagi seluruh wilayah di Indonesia.

"Pengalaman Kabupaten Jember dapat menjadi referensi strategis bagi percepatan pengentasan kemiskinan nan lebih terpadu dan berdampak," ujar Iwan Sumule.

Ia berpandangan, problem nan perlu diurai dalam upaya pengentasan kemiskinan bukan hanya besarnya nomor kemiskinan, tetapi juga validitas info dan tumpang tindih program bantuan.

Iwan Sumule menilai, langkah tidak biasa Gus Fawait di Jember relevan dengan arah kepentingan nasional. Terutama menyangkut penguatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) serta ketepatan sasaran program support sosial.

"Berdasarkan info BPS, tingkat kemiskinan Indonesia per September 2025 tercatat 8,25 persen alias sekitar 23,36 juta jiwa. Target pemerintah sampai tahun 2029 adalah 4,5-5 persen," ulas Iwan Sumule.

BP Taskin berambisi mendapat support kualitas data, ketepatan program, dan koordinasi pusat dengan wilayah nan efektif. Integrasi info menjadi kunci agar program perlindungan sosial betul-betul tepat sasaran.

"Harapannya BP Taskin menjadi pusat orkestrasi dan integrasi info nasional sehingga intervensi pemerintah betul-betul berakibat nyata bagi masyarakat miskin," tutur Iwan Sumule.

Sedangkan, Gus Fawait mengakui persoalan kemiskinan sebagai prioritas kerjanya. Angka kemiskinan Jember turun dari 9,01 persen menjadi 8,67 persen pada 2025.

Kendati secara absolut jumlah masyarakat miskin di Jember sebanyak 216 ribu jiwa tetap menjadi nan terbesar kedua di Provinsi Jawa Timur.

"Kami sadar pengentasan kemiskinan kudu berbasis info nan akurat. Kalau dulu banyak info dan sering membingungkan, tapi sekarang DTSEN menjadi referensi utama pemerintah daerah," paparnya.

Pemkab Jember memfokuskan intervensi pada golongan Desil 1 alias golongan masyarakat paling miskin. Langkah itu disesuaikan dengan keahlian fiskal wilayah nan terbatas.

"Kami tidak mungkin menyelesaikan semua persoalan sekaligus lantaran ada keterbatasan anggaran. Maka info kudu dipertajam untuk mengetahui mana nan bisa ditangani wilayah dan mana nan perlu support pusat," imbuhnya.

Kategori Desil 1 di Jember terdapat sekitar 97.060 info sasaran prioritas nan 98 persen di antaranya telah tervalidasi dan terverifikasi.