Canda Zulhas ke Bahlil soal Jadi Presiden Itu Berat: Biar Prabowo Saja

Jakarta, CNN Indonesia --

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan namalain Zulhas menyampaikan kelakar dengan Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia dalam sambutannya di aktivitas HUT ke-28 PAN di JCC, Jumat (18/9) malam.

Kepada Bahlil, Zulhas mengaku berat menjadi ketua umum partai. Apalagi, menjadi presiden. Karenanya, dia berambisi cukup Prabowo Subianto saja nan menjadi presiden.

Kelakar Zulhas langsung disambut gelak tawa Bahlil dan para peserta HUT.

"Pak Bahlil, jadi ketum ini berat juga. Ketum partai berat. Apalagi jadi presiden, apalagi presiden. Saya kira Pak Bahlil sama saya sepakat," ujar Zulhas.

"Presiden biar Pak Prabowo saja ya, Pak. Cocok?" Timpal Zulhas disambut acungan jempol oleh Bahlil.

Merespons itu, Prabowo hanya mengacungkan tangan ke salam ke depan. Ketua Umum Partai Gerindra itu hanya melempar senyum tipis.

Zulhas pada kesempatan itu juga menyinggung Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar nan sama-sama mempunyai cita-cita mendukung program pemerintah. Bedanya, kata Zulhas, Cak Imin tetap mikir-mikir untuk maju menjadi calon presiden.

"Bedanya sedikit, Pak Bahlil berbareng saya mungkin enggak nyapres, jika Pak Muhaimin tetap mikir-mikir, Pak," ujar Zulhas.

Cak Imin sontak terbahak dan mengangkat tangan ke dada merespons kelakar Zulhas. Sementara, Presiden PKS Al Muzammil Yusuf, kata Zulhas, sudah menjadi presiden, dan karenanya cita-citanya sudah terwujud.

"Presiden Partai Keadilan Sejahtera Doktor Al Muzzammil Yusuf, jika pak muzamil sudah jadi presiden, Pak. Jadi tidak cita-cita lagi," ujar Zulhas.

Buka bunyi soal periode pemisah parlemen

Dalam kesempatan nan sama, Zulhas juga merespons soal usul soal periode pemisah parlemen alias (parliamentary threshold) nan naik mencapai 5 persen. Zulhas menyampaikan mereka bakal menyepakati apapun hasil keputusan dari semua partai asal sesuai dengan mufakat bersama.

"Ya, kita kan koalisi ya dengan teman-teman Gerindra dan lain-lain. Kita nan krusial musyawarah mufakat. Ya, kan? Aslinya kita ini kan kekeluargaan, gotong royong, musyawarah mufakat. Kami apa saja jika disepakati, kami ikut. Termasuk soal PT (parlementary treshold), kami ikut. Tapi kudu ada kesepakatan kebersamaan, itu aja. Itu nan paling penting, ya" kata Zulhas kepada wartawan.

Sebelumnya, sejumlah partai koalisi pemerintah disebut menyepakati parliamentary threshold alias periode pemisah parlemen sebesar 5 persen. Angka itu naik jika dibanding pemilu sebelumnya sebesar 4 persen.

Perubahan periode pemisah parlemen merupakan perintah Mahkamah Konstitusi (MK) lewat putusan perkara Nomor 116/PUU-XXI/2023 nan dibacakan pada 29 Februari 2024. Perkara itu diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).

(thr/knf/dal)