Calon Kepala Bursa Mineral Bicara Praktik Under Invoicing-Transfer Pricing

Komisi XI DPR RI menggelar uji keahlian dan kepatutan (fit and proper test) calon tunggal Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS) Sarjito siang ini. Dalam kesempatan tersebut, Sarjito membeberkan tantangan industri mineral dalam negeri.

Sarjito mengatakan tantangan industri mineral dan komoditas strategis itu cukup bervariasi. Pertama, mengenai harga.

"Bagaimana mungkin kita sebagai produsen alias penghasil timah terbesar di dunia, penghasil nikel terbesar di dunia, minta maaf, tetapi harganya tidak ditentukan oleh negara kita sendiri, tetapi ditentukan di negara lain?" ujar Sarjito di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (24/8/2026).

Menurut Sarjito, penentuan nilai tersebut menjadi persoalan nan serius. Pasalnya, Indonesia menjadi salah satu produsen sejumlah komoditas dan mineral nan masuk dalam tiga besar dunia, misalnya nikel dan sawit di mana Indonesia menjadi negara dengan kontribusi terbesar terhadap produksi global.

Kemudian tantangan kedua, integritas perdagangan dan potensi kebocoran ekonomi. Sarjito menilai terdapat akibat under invoicing, baik dari sisi volume maupun nilai dalam perdagangan ekspor komoditas strategis Indonesia sehingga merugikan negara.

Menurutnya, praktik tersebut telah berjalan selama puluhan tahun. Ditambah, praktik transfer pricing nan dinilai sangat merugikan penerimaan negara.

"Yang berangkaian dengan transfer pricing, transfer pricing dari sisi perusahaan sangat bagus lantaran maximize the value of the group, tetapi buat negara sangat merugikan penerimaan negara, lantaran pajak nan diperoleh oleh negara menjadi sangat kecil.

"Dan pihak nan berelasi di luar negeri itu sangat susah untuk dilihat lantaran beneficial ownership-nya juga kadang-kadang seolah-olah adalah pihak ketiga. Transfer pricing ini sangat merugikan penerimaan negara. Oleh lantaran itu, dua perihal nan mengenai dengan under invoicing dan transfer pricing kudu segera dibenahi dan dikembalikan ke posisi porsi nan seharusnya," bebernya.

Tantangan ketiga, belum optimal integrasi dan kedalaman pasar. Ia menilai ekosistem nan ada saat ini tetap sangat terfragmentasi. Ia menyebut keterlibatan pelaku tetap perlu diperluas dan produk-produk nan bakal dijual juga perlu dikondisikan. Namun, perihal tersebut tetap Peraturan Presiden (Perpres) mengenai produk-produk apa nan bisa diperdagangkan di Bursa Mineral dan Komoditas Strategis.

Solusi nan Ditawarkan

Melihat perihal itu, Sarjito mengusulkan delapan pilar utama. Pertama, trusted infrastructure di mana membangun prasarana bursa, lembaga kliring, hingga sistem pergudangan dan surveyor nan kondusif serta terintegrasi.

"Oleh lantaran itu, prasarana pertama adalah kudu aman, andal, dan terintegrasi dengan baik. Kedua, trusted market. Bagaimanapun, orang selalu bakal memandang ini pasarnya kayak apa? Pasar nan transparan, adil, teratur, liquid alias enggak? Kalau pasarnya tidak dalam, tidak berintegritas, pelaku industri, para trader juga tidak mau bermain di pasar nan tidak dapat dipercaya," beber ia.

Ketiga, trusted player, ialah pelaku nan profesional, kompeten, dan berintegritas. Keempat, trusted product. Menurut Sarjito, produk-produk nan diperdagangkan kudu harus terstruktur, berstandar, transparan dan berfaedah bagi kepentingan nasional.

Kelima, trusted data. Sarjito mengakui saat ini data-data nan ada tersebar di beberapa tempat. Menurutnya, krusial mengintegrasikan info nan andal dan saling beraksi dengan akurat.

Keenam, trusted regulator. Di dalam bursa, regulator nan dimaksud ialah OJK sebagai regulator. Oleh lantaran itu, dia menyebut OJK wajib diisi juga oleh pihak-pihak nan sangat mengerti betul mengenai izin di Bursa Mineral dan Komoditas Strategis.

"(Ketujuh) Kemudian selanjutnya adalah trusted ecosystem. Kita tahu bahwa siapa nan bakal terlibat di dalam proses ini? Kalau kita belajar dari Tiongkok, sebelum membikin Shanghai Futures Exchange, Tiongkok melakukan upaya nan sangat sistematis selama dua dekade. Tiongkok mengumpulkan semua, mengimpor mineral-mineral dari negara lain, kemudian mendorong industri nasional untuk memakainya, dan juga supply di banyak yurisdiksi dengan memakai smelter-smelter, sehingga tahu semua negara lain kekuatannya, termasuk tentu di Indonesia. Oleh lantaran itu, ekosistem ini nan nantinya kudu saling berinterkoneksi," jelasnya.

(rea/ara)