Jakarta, CNN Indonesia --
Bupati Bogor Rudy Susmanto mengatakan pihaknya tetap bakal membangun jalan nan menghubungkan area tambang di wilayah Rumpin hingga Cigudeg meskipun Pemerintah Provinsi Jawa Barat tetap mengkaji aktivitas pertambangan di area tersebut.
Rudy menyebut pembangunan jalan tersebut tetap memberikan faedah bagi masyarakat meskipun nantinya aktivitas tambang tidak kembali dibuka oleh Pemprov Jawa Barat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalaupun tidak jadi dibuka dan ditutup oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, jalan tersebut bakal menjadi urat nadi perekonomian masyarakat Cigudeg sampai dengan Rumpin. Jadi pada saat kita membangun jalan, tidak ada ruginya untuk siapapun. Keuntungannya untuk seluruh masyarakat Kabupaten Bogor, khususnya Bogor bagian barat," kata Rudy di Cibinong, Selasa (2/6).
Menurut Rudy, jalan nan dibangun bukan merupakan jalan unik nan hanya diperuntukkan bagi kendaraan perusahaan tambang, melainkan jalan kelas kabupaten nan dapat dimanfaatkan seluruh pikulan barang.
"Kami tidak membangun jalan nan hanya bisa dilewati pertambangan. Kami membangun jalan kelas kabupaten nan mana seluruh pikulan peralatan dan pikulan tambang bisa melalui jalur tersebut," ujarnya.
Ia mengatakan andaikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat kembali mengizinkan aktivitas pertambangan beroperasi, maka seluruh pikulan tambang nantinya wajib menggunakan jalur tersebut.
Namun demikian, Rudy menegaskan kewenangan untuk membuka alias menutup kembali aktivitas pertambangan berada sepenuhnya di tangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
"Kewenangan untuk dilakukan operasional kembali tidak ada pada Pemerintah Kabupaten Bogor. Maka kami menunggu sepenuhnya kebijakan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat," katanya.
Di sisi lain, Pemkab Bogor tetap melanjutkan tahapan pembangunan jalan tersebut nan saat ini telah memasuki proses penetapan letak di tingkat Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Rudy menjelaskan rencana pembangunan jalan tambang telah masuk tahap perencanaan sejak 2025 dan pada tahun ini difokuskan pada proses manajemen pengadaan lahan.
"Kalau administrasinya selesai di tahun 2026, sekarang sedang proses penetapan lokasi. Penetapan letak kudu mendapat persetujuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat," ujarnya.
Setelah penetapan letak diterbitkan, pemerintah wilayah bakal melanjutkan proses appraisal lahan sebagai dasar pembebasan tanah nan dibutuhkan untuk pembangunan jalan tersebut.
Menurut Rudy, anggaran pembebasan lahan telah disiapkan sebesar Rp100 miliar dalam APBD Kabupaten Bogor Tahun 2026 sehingga tahapan pengadaan tanah dapat segera dilaksanakan setelah seluruh proses manajemen selesai.
"Kami sudah mempersiapkan anggarannya dalam postur APBD Tahun 2026," katanya.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan pemerintah provinsi tetap mengkaji keberlangsungan aktivitas pertambangan di wilayah barat Kabupaten Bogor sebelum melanjutkan pembangunan jalan unik pikulan tambang.
Menurut Dedi, kajian tersebut diperlukan untuk memastikan luas wilayah tambang nan tetap dapat beroperasi, akibat lingkungan nan ditimbulkan, serta arah pengembangan ekonomi masyarakat setelah aktivitas pertambangan berakhir.
"Khusus jalan tambang, kita lihat progresnya. Pertama ketersediaannya dan kemudian juga bukan hanya persoalan jalan unik tambangnya, tambangnya kan kita lihat dulu apakah tambangnya tetap bakal ada keberlangsungan alias tidak," kata Dedi.
(antara/fra)
Add
as a preferred source on Google
[Gambas:Video CNN]
2 minggu yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·