Bukan Timteng, AS Tiba-Tiba Siapkan Operasi Militer Besar di Sini

Daftar Isi

Jakarta, CNBC Indonesia - Amerika Serikat (AS) membuka kemungkinan melakukan operasi militer campuran dengan Kolombia untuk menghancurkan golongan bersenjata nan dituduh terlibat dalam jaringan teror dan perdagangan narkoba. Sinyal tersebut disampaikan Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth saat menyambut Kolombia ke dalam koalisi pemberantasan kartel nan dipimpin Washington.

Hegseth mengatakan Kolombia telah memberikan kewenangan untuk melakukan operasi militer berbareng guna menghancurkan golongan teroris dan jaringan teror. Pernyataan tersebut disampaikan dalam pertemuan koalisi Americas Counter-Cartel Coalition nan dipimpin AS di Panama.

Ketika ditanya apakah dirinya telah membahas kemungkinan serangan campuran dengan mitranya dari Kolombia terhadap golongan bersenjata seperti National Liberation Army (ELN) dan sisa-sisa Revolutionary Armed Forces of Colombia (FARC), Hegseth menjawab, "Ya."

ELN merupakan golongan nan oleh AS ditetapkan sebagai organisasi teroris.

Hegseth apalagi memberikan indikasi lebih jauh mengenai kemungkinan keterlibatan langsung militer AS dalam operasi tersebut.

"Organisasi teroris nan ditetapkan, berbareng pemerintah mitra, bakal menjadi sasaran nan sah bagi pemerintah Amerika Serikat," kata Hegseth ketika ditanya apakah operasi semacam itu diperkirakan bakal dilakukan, dikutip dari Reuters, Minggu (16/8/2026).

Pertemuan di Panama tersebut menunjukkan makin luasnya cakupan kebijakan Presiden AS Donald Trump di Amerika Latin. Kebijakan Washington di area tersebut sekarang tidak lagi hanya berfokus pada Terusan Panama, tetapi juga mencakup operasi pemberantasan narkoba dan golongan bersenjata.

Sejak September tahun lalu, lebih dari 200 orang tewas dalam serangkaian serangan militer AS terhadap kapal-kapal nan diduga membawa narkoba.

Pada Januari, operasi pasukan komando nan dipimpin AS juga menggulingkan Nicolas Maduro dari kedudukan Presiden Venezuela.

Langkah-langkah militer tersebut mendapat kritik. Para pengkritik menilai serangan AS terhadap kapal-kapal nan diduga mengenai narkoba dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang nan layak ditangani oleh Mahkamah Pidana Internasional alias International Criminal Court (ICC).

Namun, Hegseth justru mengecam organisasi tersebut. Ia juga mendorong negara-negara mitra nan menghadiri pertemuan di Panama untuk menarik diri dari ICC.

Hegseth menyamakan golongan pengedar narkoba dengan organisasi teroris seperti Al Qaeda dan Islamic State.

Dalam pidatonya di sebuah hotel di Panama City, Hegseth juga mengangkat kembali konsep nan dia sebut sebagai doktrin Monroe nan diperbarui. Kebijakan Monroe pada abad ke-19 menegaskan posisi dominan AS di area Amerika dan oleh para pengkritiknya kerap dikaitkan dengan sejarah intervensi Washington di area tersebut.

Hegseth menyebut jenis baru kebijakan tersebut sebagai "Donroe Doctrine", permainan kata dari nama belakang Trump dan Monroe.

"Kami bakal mempertahankan bagian bumi kami dari ancaman eksternal," kata Hegseth. Ancaman tersebut, menurutnya, mencakup para pengedar narkoba serta pengaruh asing nan dianggap merugikan.

Respons Kolombia

Pemerintahan baru Kolombia menjadi salah satu pihak nan menyambut pendekatan tersebut. Presiden Kolombia Abelardo De La Espriella berjanji melakukan penindakan keamanan secara besar-besaran, nan kemudian mendapat support dari pemerintahan Trump.

Pada Jumat lalu, pemerintahan Trump mengumumkan rencana memberikan support keamanan senilai US$1 miliar kepada pemerintah De La Espriella.

Dalam pidato pelantikannya pada Jumat, De La Espriella berjanji bakal "memberantas secara definitif momok tanaman ilegal" dan juga menyatakan komitmennya berasosiasi dengan program Shield of the Americas nan didirikan Trump.

De La Espriella sebelumnya menyalahkan pendahulunya, Presiden berpatokan kiri Gustavo Petro, atas meluasnya kelompok-kelompok bersenjata di Kolombia.

Dalam pertemuan nan sama dengan Hegseth, Menteri Pertahanan Kolombia Jorge Eduardo Mora, seorang pensiunan mayor jenderal, mengatakan negaranya dapat memainkan peran krusial dalam memerangi para pengedar narkoba di wilayah pesisir Pasifik maupun Karibia.

"Saya pikir waktunya telah tiba bagi kartel narkoteroris untuk menghadapi kekuatan dan keahlian seluruh bagian bumi, nan dipimpin oleh Amerika Serikat," kata Mora.

Seorang pejabat AS nan berbincang dengan syarat anonim mengatakan kemitraan keamanan baru tersebut diperkirakan bakal melampaui tingkat kerja sama nan pernah dijalankan melalui Plan Colombia.

Plan Colombia merupakan inisiatif pemberantasan narkotika AS-Kolombia nan diluncurkan pada awal 2000-an.

Pergeseran Politik di Amerika Latin

Masuknya pemerintahan baru Kolombia ke dalam kemitraan keamanan dengan Washington juga terjadi di tengah pergeseran politik ke kanan nan meluas di Amerika Latin.

Pemilihan De La Espriella menjadi bagian dari perubahan tersebut.

Di Argentina, Bolivia, Cile, Ekuador, Panama, dan Peru, kondisi ekonomi nan lemah serta meningkatnya kejahatan telah mengubah prioritas pemilih. Situasi itu memberikan ruang bagi kandidat-kandidat sayap kanan keras nan sebelumnya berada di pinggiran politik untuk mendapatkan dukungan.

Para kandidat tersebut menawarkan pendekatan berupa penindakan keras terhadap kejahatan di tengah meningkatnya nasionalisme sayap kanan secara global.

Sementara itu, Panama juga menjadi salah satu negara nan semakin krusial dalam strategi Trump di kawasan.

Pemerintahan Trump meraih kemenangan besar dari Mahkamah Agung Panama pada Januari setelah Washington menyampaikan kekhawatiran mengenai meningkatnya pengaruh China.

CK Hutchison nan berbasis di Hong Kong, melalui unit lokalnya Panama Ports Company, kehilangan konsesi pelabuhan nan telah dikuasainya selama nyaris tiga dekade.

Posisi Panama menjadi strategis lantaran Terusan Panama menangani sekitar 5% perdagangan maritim global. Kondisi tersebut menjadikan pelabuhan-pelabuhan di pintu masuk terusan sebagai salah satu titik sensitif dalam ketegangan antara Washington dan Beijing.

Panama Dukung Koalisi AS

Presiden Panama Jose Raul Mulino dalam pertemuan tersebut menyebut perdagangan narkoba sebagai ancaman terbesar nan dihadapi kawasan. Mulino juga menepis kekhawatiran bahwa koalisi nan dipimpin AS dapat melanggar kedaulatan negara-negara anggotanya.

Dalam pidatonya, Mulino tidak menyebut China. Sebaliknya, dia menegaskan bahwa golongan pidana transnasional nan melakukan perdagangan narkoba dan manusia merupakan ancaman nyata terhadap kedaulatan.

"Tidak bakal pernah ada perdamaian nan berkepanjangan jika musuh ini (maju)," kata Mulino.

(luc/luc) [Gambas:Video CNBC]